Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi keras pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara khusus di kawasan industri Morowali sebagai negara dalam negara karena tidak ada satupun otoritas resmi yang mengawasi operasionalnya.
Ia mempertanyakan secara logis siapa yang menjadi kepala negara dari entitas terpisah tersebut jika memang benar-benar terdapat wilayah yang lepas dari kedaulatan resmi.
Menurut Rocky, logika sederhana akan langsung mengarah pada pertanyaan siapa pemimpin tertinggi yang memberikan restu atau setidaknya membiarkan terbentuknya zona otonom tanpa pengawasan bea cukai, imigrasi, maupun keselamatan penerbangan.
Ia menilai bahwa proyek bandara tersebut tidak mungkin berdiri tanpa persetujuan tingkat tertinggi, terutama karena peresmiannya dilakukan secara terbuka di masa pemerintahan sebelum Prabowo Subianto menjabat.
Rocky menegaskan bahwa akumulasi keuntungan dari industri pertambangan nikel yang memerlukan fasilitas penerbangan mandiri kini menjadi sorotan tajam publik, karena aliran dana dan manfaatnya tidak sepenuhnya transparan.
Ia menyatakan adanya dugaan kuat kongkalikong antara penguasa saat itu dengan investor besar, mengingat tidak adanya izin resmi atau pengawasan negara yang berlaku di sana.
Menurutnya, keberadaan bandara yang beroperasi tanpa kontrol penuh swasta menunjukkan adanya keistimewaan yang hanya bisa diberikan oleh pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi pada periode sebelumnya.
Rocky menyimpulkan bahwa negara dalam negara tersebut pada dasarnya merupakan produk dari restu kepala pemerintahan yang berkuasa selama satu dekade terakhir sebelum pergantian rezim saat ini.
Editor: 91224 R-ID Elok

