![]()
Repelita Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan alasan keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Maruli menyatakan keikutsertaan TNI bertujuan memperkuat dampak sosial dan ekonomi dari program tersebut.
“Program ini adalah program pemerintah. Banyak anak-anak di daerah yang mengalami kekurangan gizi dan stunting,” ujar Maruli saat dihubungi pada Ahad, 9 November 2025.
Selain itu, Maruli menyoroti potensi perputaran ekonomi yang bisa timbul dari program MBG. “Kami melihat adanya kemungkinan uang beredar di tingkat lokal,” katanya.
TNI terlibat dalam berbagai tahap pelaksanaan MBG, termasuk peresmian 339 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Panglima TNI di Lanud Adi Soemarmo, Jawa Tengah, pada 26 September 2025. Dengan tambahan itu, jumlah SPPG yang berada di bawah TNI mencapai 452 unit di seluruh Indonesia.
Dalam upaya peningkatan kompetensi, TNI AD menjalin kerja sama dengan Singapura dengan mengirim prajurit mengikuti pelatihan manajemen makanan institusional. Pelatihan tersebut dianggap penting untuk memperkuat kapasitas penyediaan menu MBG yang sesuai standar gizi.
Keterlibatan TNI juga merambah ke hulu produksi pangan. Badan Gizi Nasional (BGN) dan TNI AD sedang menyiapkan pengelolaan peternakan ayam petelur serta lahan pangan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk mengamankan pasokan sekaligus mendorong penguatan ekonomi lokal.
Kehadiran unsur militer terlihat jelas dalam struktur BGN sebagai pelaksana program. Lima purnawirawan TNI menempati posisi strategis, termasuk Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal (Purn.) Lodewyk Pusung, Sekretaris Utama Brigadir Jenderal (Purn.) Sarwono, dan Inspektur Utama Brigadir Jenderal (Purn.) Jimmy Alexander Adirman.
Dua posisi deputi juga diisi purnawirawan: Brigadir Jenderal (Purn.) Suardi Samiran sebagai Deputi Penyediaan dan Penyaluran, serta Mayor Jenderal (Purn.) Dadang Hendrayudha sebagai Deputi Pemantauan dan Pengawasan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

