Komisi V DPR Desak Audit Total Bandara IMIP: 6 Tahun Tanpa Pengawasan Negara, Anomali Kedaulatan atau Celah Ilegal?

 Repelita Morowali - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak audit komprehensif terhadap seluruh bandara khusus strategis di Indonesia setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemukan anomali berat pada operasional Bandara IMIP yang tidak melibatkan aparat negara secara memadai.

Melakukan audit kepatuhan terhadap semua bandara khusus strategis di Indonesia yang memiliki spesifikasi teknis tinggi untuk mengevaluasi kesenjangan kedaulatan yang diduga telah terjadi di Bandara IMIP, Sulawesi Tengah selama enam tahun terakhir, tegas Huda dalam keterangan pers pada Jumat 28 November 2025.

Menurut legislator PKB tersebut, bandara khusus memang diizinkan beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan namun tetap wajib memenuhi standar pengawasan personel terlatih serta fasilitas keselamatan keamanan setara bandara komersial.

Kalau saat ini ada sorotan dari Kemenhan sebaiknya ada langkah khusus untuk menjelaskan kepada publik terkait data penerbangan, standar pelayanan, hingga intensitas pengawasan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian kita tidak terjebak pada polemik yang bisa memicu perpecahan, ujarnya.

Absennya otoritas negara di bandara dengan volume pergerakan manusia dan barang industri sangat tinggi menurut Huda menciptakan risiko serius terhadap kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional.

Bandara IMIP secara de jure legal dalam konteks regulasi sipil, tetapi secara de facto menciptakan anomali kedaulatan yang serius di mata aparat keamanan negara karena kurangnya pengawasan instansi penegak hukum, ini harus dijelaskan ke publik secara komprehensif, tambahnya.

Ia meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan segera menyusun protokol akses jelas bagi aparat keamanan ke semua bandara khusus yang dikategorikan objek vital nasional.

Protokol ini harus menjamin bahwa pengawasan rutin dapat dilakukan tanpa mengganggu operasional industri, menyeimbangkan efisiensi logistik dengan keamanan nasional, katanya.

Sebelumnya pada 20 November 2025 Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau latihan militer di Morowali menyatakan temuan bandara tanpa perangkat negara sebagai anomali berbahaya.

Hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional, ujar Sjafrie.

Temuan ini menurutnya menjadi alasan TNI menggelar simulasi pencegatan pesawat yang diduga melakukan aktivitas ilegal.

Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri, tegas Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga