Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat, 14 November 2025.
Dengan tegas ia mengatakan bahwa kalau mengikuti pertimbangannya sendiri, lebih baik tidak membayar sama sekali.
Ia menjelaskan bahwa keputusan akhir memang berada di tangan pimpinan tertinggi negara, tetapi hingga saat ini belum ada kesimpulan final yang detail.
Purbaya menegaskan bahwa rolling stock atau sarana kereta sama sekali bukan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun skema yang sedang digodok saat ini mengarah pada pembagian beban dimana infrastruktur ditanggung pemerintah sedangkan rolling stock menjadi tanggung jawab Danantara.
Ia secara khusus meminta untuk dilibatkan langsung dalam negosiasi restrukturisasi dengan China Development Bank agar negara tidak dirugikan lebih dalam.
Proses negosiasi tersebut masih terus berjalan dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini.
Total utang proyek yang awalnya dijanjikan tanpa sentuhan APBN itu mencapai sekitar 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp120 triliun akibat cost overrun yang masif.
Purbaya kembali menegaskan bahwa secara pribadi ia tetap pada pendirian mending tidak bayar sama sekali meskipun akan mengikuti keputusan akhir pimpinan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

