[HEBOH] Bandara IMIP Ribut, Viral Lagi Curhat Gubernur Sulteng: Nikel Dikeruk Rp570 Triliun, Daerah Cuma Dapat Rp200 Miliar Doang, Tanah Hancur Lebur

Repelita Palu - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kembali menjadi pusat perhatian setelah rekaman keluhannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 29 April 2025 meledak lagi di media sosial pada 27 November 2025.

Dengan nada kesal, Anwar membeberkan betapa timpangnya penerimaan daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia itu dibandingkan keuntungan yang dibawa pulang perusahaan dan negara.

Ia menyebut Presiden pernah mengungkap angka Rp570 triliun pendapatan negara dari pajak industri smelter di Sulawesi Tengah, namun Dana Bagi Hasil yang mengalir ke kas provinsi hanya Rp200 miliar per tahun.

“Meskipun Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi penyumbang defisit terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada Rp570 triliun dari pajak yang berasumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah.

Tapi coba Bapak bayangkan setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan Rp200 miliar. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak.

Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak, negeri kami itu,” ucap Anwar dengan suara bergetar dalam video yang kini viral itu.

Anwar menyesalkan sistem pemungutan pajak yang hanya dilakukan di mulut tambang, bukan setelah nikel diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti stainless steel.

Menurutnya, jika pajak dipungut setelah pengolahan, Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah bisa melonjak drastis hingga setara dengan Jakarta atau Jawa Barat.

Ia juga mengkritik keras pemberian tax holiday dan tax allowance hingga 25 tahun kepada perusahaan smelter, padahal cadangan nikel di Morowali diperkirakan hanya bertahan sekitar 10 tahun lagi.

Anwar bahkan menceritakan pernah memaksa perusahaan membuka kantor perwakilan di Sulawesi Tengah, namun hanya dijawab sinis bahwa keberadaan gubernur tidak berpengaruh bagi operasional mereka.

Semua NPWP perusahaan tambang dan smelter terdaftar di Jakarta sehingga keuntungan besar tidak pernah tercatat sebagai pendapatan daerah penghasil.

“Kemarin saya paksa, Pak. Tapi takutnya nanti dilaporin lagi saya ke pusat. Saya bilang kalau kalian tidak mau membuka perwakilan di Sulawesi Tengah, silakan angkat kaki. Tapi mereka semua sekarang bilang, Gubernur apa-apa sih, biar marah juga nggak ada masalah. Kita nggak ketemu juga, nggak ada juga keperluan kita sama Gubernur,” keluhnya.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda merespons bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan aliran dana transfer ke daerah serta menjelang revisi undang-undang.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga