DPR RI Sebut Rezim Jokowi Jahat Karena Banyak Bendungan Tak Fungsi​​

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai bahwa pemerintahan sebelumnya telah mengambil kebijakan pembangunan infrastruktur secara keliru karena cenderung menekankan aspek proyek daripada efektivitas pemanfaatannya.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 17 November 2025, Mori menyampaikan laporan bahwa sejumlah proyek besar di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibangun pada masa Presiden Joko Widodo kini tidak berfungsi optimal.

Ia menyoroti keberadaan beberapa bendungan berukuran besar di NTB yang meski dibangun dengan anggaran besar, namun kini tidak dapat digunakan secara maksimal lantaran tidak dilengkapi jaringan irigasi pendukung sehingga tidak memberikan manfaat bagi pertanian.

Mori menjelaskan bahwa dua bendungan di wilayah tersebut bahkan belum bisa dioperasikan karena masih bermasalah terkait kondisi tanah dan belum adanya saluran pemanfaatan air, sehingga menurutnya program pembangunan bendungan di periode lalu lebih berorientasi pada proyek daripada kebutuhan masyarakat.

Menurut politisi Partai NasDem itu, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa rezim sebelumnya kurang memperhatikan aspek keberlanjutan, dan menyebut kebijakan yang hanya mengejar proyek tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang sebagai bentuk ketidakadilan terhadap rakyat.

Lebih jauh, Mori meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum lebih selektif dalam merencanakan pembangunan infrastruktur berikutnya, termasuk pembangunan 15 bendungan baru yang akan dilakukan pada pemerintahan saat ini, agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan anggaran negara tidak kembali terbuang sia-sia.

Sebagai perbandingan, Mori menyinggung Bendungan Tiu Suntuk yang diresmikan Presiden Jokowi pada 2 Mei 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat dan disebut sebagai salah satu proyek besar dengan kapasitas tampungan lebih dari 60 juta meter kubik serta direncanakan untuk mendukung ribuan hektare lahan pertanian, suplai air baku, hingga pengendalian banjir, namun hingga kini belum berfungsi optimal karena terkendala jaringan irigasi.

Ia juga mengingatkan bahwa NTB merupakan salah satu wilayah prioritas pembangunan bendungan oleh pemerintahan sebelumnya dengan total tujuh bendungan dibangun dalam sepuluh tahun terakhir, namun teknologi dan jalur distribusi air tidak disiapkan secara memadai untuk menjamin manfaat bagi masyarakat setempat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga