DPR: Banjir Sumatera Bukan Semata Alam, Tapi Akibat Keserakahan Ekstraktif dan Tata Kelola Lingkungan yang Kritis

Repelita Jakarta - Tim Pengawas Penanggulangan Bencana DPR RI mengungkapkan rasa prihatin yang sangat mendalam terhadap rangkaian bencana banjir dan longsor yang dipicu Siklon Senyar di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir.

Anggota Timwas Bencana DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa tragedi kali ini tidak boleh hanya dipandang sebagai musibah alam belaka karena ada andil besar dari kerusakan ekosistem yang sudah sangat parah.

Ia menyoroti aktivitas industri ekstraktif yang merajalela, pembangunan infrastruktur tanpa mempedulikan daya dukung lingkungan, serta minimnya kesiapsiagaan dari pemerintah pusat maupun daerah sebagai pemicu yang memperburuk dampak bencana.

“Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis,” tegas Maman Imanulhaq dalam pernyataan resminya pada Sabtu 29 November 2025.

Menurutnya, semua pemangku kepentingan harus segera memberikan perhatian serius dan langkah-langkah terukur untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut serta memperbaiki sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Di Aceh, banjir melanda 20 dari 23 kabupaten/kota dengan 13 korban meninggal dunia, ribuan warga mengungsi, jaringan listrik dan komunikasi lumpuh total, serta lahan pertanian rusak berat hingga status tanggap darurat ditetapkan hingga 11 Desember 2025.

Sementara di Sumatera Utara, tercatat 43 orang meninggal dunia, 88 lainnya masih dalam pencarian, lebih dari seribu warga mengungsi, dan 12 kabupaten/kota terdampak parah sehingga status tanggap darurat berlaku hingga 8 Desember 2025.

Maman menekankan bahwa tanpa perubahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesiapsiagaan, bencana serupa akan terus berulang dengan skala kerusakan yang semakin besar di masa mendatang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga