Whoosh Terbelit Utang Rp116 Triliun, Akbar Faizal Dorong KPK dan Kejagung Tak Tinggal Diam

 

Repelita Jakarta - Operasional Kereta Cepat Whoosh antara Jakarta dan Bandung menuai perhatian serius dari berbagai kalangan. Pasca pengoperasian resminya, proyek infrastruktur besar ini justru menghadapi persoalan finansial yang kompleks.

Mantan anggota DPR RI Akbar Faizal turut memberikan pandangan terkait perkembangan terbaru kereta cepat tersebut. Melalui akun X @akbarfaizal68 pada Minggu, 19 Oktober 2025, ia menyampaikan kekhawatiran mengenai besaran kerugian yang dialami.

Ia menduga sedang disiapkan narasi tertentu untuk menjawab persoalan kerugian Whoosh. Narasi yang dimaksud adalah pernyataan bahwa tidak ada kereta api cepat di negara manapun yang menghasilkan keuntungan.

Dalam analisanya, ia melihat adanya indikasi markup pembiayaan sejak awal proyek berjalan. Pada situasi seperti ini, mekanisme hukum seharusnya mulai bekerja dengan melibatkan Kejaksaan Agung dan KPK.

Tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi juga menyoroti persoalan ini melalui akun X @islah_bahrawi. Ia mempertanyakan perubahan mitra proyek dari Jepang ke China tanpa proses tender yang transparan.

Menurutnya, terjadi peningkatan biaya dan bunga yang signifikan setelah pergantian mitra tersebut. Potensi kerugian negara dalam kasus ini sudah sangat jelas terlihat sehingga tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk dilakukan penyelidikan.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengomentari pernyataan Luhut yang mengakui adanya masalah fundamental dalam proyek kereta cepat.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan secara terbuka mengakui bahwa proyek Whoosh telah bermasalah sejak awal pelaksanaannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah kesempatan di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Luhut menggambarkan kondisi proyek yang diwarisinya tersebut dalam keadaan yang tidak ideal. Ia menyatakan telah berupaya melakukan perbaikan melalui audit menyeluruh dengan melibatkan BPKP.

Proses negosiasi ulang dengan pihak China juga telah dilakukan untuk menyelamatkan proyek strategis nasional ini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang ada. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga