Respon KPK Usai Mahfud MD Soroti Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

 

Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi merespons pernyataan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Mahfud MD menyebut anggaran proyek Whoosh diduga dimark-up beberapa kali lipat berdasarkan informasi yang diterimanya.

Ia menuturkan dugaan itu diperkuat oleh pernyataan pengamat ekonomi Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan yang menegaskan perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer antara perhitungan Indonesia dan Cina.

"Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau lima tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung," kata Mahfud MD dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025) malam.

KPK mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi untuk melaporkan secara resmi melalui saluran pengaduan agar dapat ditelaah lebih lanjut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan laporan itu akan dianalisis untuk menilai ada tidaknya unsur korupsi.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan laporan harus dilengkapi dengan informasi dan data awal agar proses telaah dan verifikasi lebih presisi.

Budi menegaskan informasi yang beredar saat ini masih bersifat awal dan KPK membutuhkan data valid untuk menindaklanjuti kemungkinan adanya unsur korupsi.

Soal kerugian keuangan negara akan dihitung auditor negara, baik BPK maupun BPKP.

Mahfud MD menyinggung perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer yang signifikan, versi Indonesia 52 juta US dolar dan versi Cina 17 sampai 18 juta US dolar, selisih hingga tiga kali lipat.

Ia menegaskan dugaan mark-up ini harus diselidiki secara hukum agar tidak ada penyalahgunaan dana negara.

Mahfud MD juga mengaitkan beban utang proyek Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada 2025, membengkak akibat perubahan skema pembiayaan dari Jepang dengan bunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik 3,4 persen akibat pembengkakan biaya.

Meskipun biaya pembangunan Whoosh per kilometer sebesar Rp 780 miliar masih lebih rendah dibanding MRT Jakarta yang Rp 1,1 triliun per kilometer, Mahfud mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

Ia menekankan penyelesaian utang harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan pengelolaan B2B di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Mahfud mengisahkan Presiden Jokowi memecat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan karena menolak proyek kereta cepat dengan Cina yang awalnya direncanakan melalui perjanjian government-to-government dengan Jepang.

Menurut Mahfud, perhitungan dengan Jepang bisa dilakukan dengan bunga 0,1 persen, namun dialihkan ke Cina dengan bunga 2 persen, lalu naik 3,4 persen akibat pembengkakan biaya.

Jonan menolak karena perjanjian dengan Cina tidak jelas keuntungannya bagi Indonesia.

Setelah Jonan dipecat, Presiden Jokowi menanyakan hal yang sama kepada pengamat ekonomi Agus Pambagyo, yang menilai proyek tidak terlihat menguntungkan dan merugikan negara.

Mahfud menekankan dugaan mark-up harus diselidiki secara hukum, baik pidana maupun perdata, untuk memastikan uang negara tidak disalahgunakan.

Ia menyatakan bunga utang Whoosh per tahun mencapai Rp 2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal Rp 1,5 triliun, sehingga negara harus menanggung selisihnya terus-menerus.

Menurut Mahfud, jika melihat term utang, pelunasan bisa terjadi sampai 70-80 tahun baru Indonesia melunasi utang Whoosh dari Cina.

Ia menegaskan negara harus menyelesaikan utang secara hukum dan meneliti apakah terjadi pidana terkait mark-up, termasuk perdata antara pihak yang bersangkutan dengan uang negara.

Mahfud MD menyebut semua rencana Whoosh sudah jadi sejak Januari 2016 dan mulai dibangun sebelum akhirnya diluncurkan ke publik pada 2023.

Proyek Whoosh memiliki total investasi 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp 16.283 per dolar AS, termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, sisanya dari ekuitas konsorsium KCIC.

Kereta cepat ini dapat melaju hingga 350 km/jam, menghubungkan Jakarta-Halim ke Bandung-Tegalluar dalam waktu kurang dari satu jam, menjadikannya pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pendapatan tiket saat ini belum cukup menutup biaya bunga, cicilan pinjaman, dan operasional harian, sehingga restrukturisasi menjadi langkah penting agar proyek tetap berlanjut tanpa membebani keuangan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tanggung jawab pembayaran berada di tangan Danantara, yang mengelola KCIC bersama BUMN strategis, bukan APBN.

Pihak KPK menegaskan setiap laporan masyarakat akan ditelaah secara cermat untuk memastikan kebenaran dan validitas informasi sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga