Dalam pernyataannya pada Jumat, 10 Oktober 2025, Atalia meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk membangun kembali pondok pesantren tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran publik perlu diawasi dengan ketat agar adil, transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Pernyataan itu disampaikan Atalia dalam wawancara dengan wartawan seusai kegiatan di Bandung. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan bantuan pemerintah agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat.
Namun ucapannya dianggap tidak empatik oleh sebagian kalangan. Sejumlah santri dan mahasiswa menilai pernyataan Atalia seolah meremehkan lembaga pesantren yang telah berkontribusi besar terhadap pendidikan dan pembangunan karakter bangsa.
Kemarahan publik kemudian memuncak dengan adanya aksi unjuk rasa di depan kediaman Atalia dan Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Puluhan santri membawa spanduk bertuliskan “Pecat Atalia” dan “Hormati Pesantren Kami” sebagai bentuk protes terhadap ucapannya.
Koordinator aksi dari Forum Santri Bandung Raya, Riki Ramdan, menegaskan bahwa ucapan Atalia tidak pantas keluar dari seorang wakil rakyat. Ia menyebut pesantren selama ini justru menjadi bagian penting dari pembangunan moral bangsa yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari negara, bukan keraguan.
Polisi dari Polrestabes Bandung menurunkan puluhan personel untuk menjaga situasi di sekitar lokasi aksi. Aparat memastikan kegiatan berjalan damai dan tidak terjadi tindakan anarkis selama unjuk rasa berlangsung.
Sampai berita ini disusun, Atalia belum memberikan klarifikasi tambahan terkait pernyataannya. Publik menunggu sikap resmi dari partai tempatnya bernaung untuk merespons tuntutan masyarakat yang meminta adanya permintaan maaf terbuka atas ucapannya tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
