Mahfud sebut Jokowi pecat Menhub Jonan karena tolak Proyek Kereta Cepat, Kini Purbaya Ogah Bayar Utang

Repelita Jakarta - Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo pernah memecat Menteri Perhubungan Ignatius Jonan karena menolak proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Menurut Mahfud, Jonan saat itu menilai proyek tersebut tidak layak secara finansial dan berisiko merugikan negara.

“Menteri Perhubungan saat itu, Pak Ignatius Jonan, menyatakan tidak setuju. Ini tidak feasible, kata Pak Jonan. Lalu, Pak Jonan dipecat dan digantikan,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube miliknya, dikutip Rabu 15 Oktober 2025.

Mahfud juga mengungkap bahwa proyek Whoosh awalnya dirancang sebagai kerja sama dengan Jepang, namun kemudian dialihkan ke China dengan bunga utang yang lebih tinggi.

Ia menilai keputusan tersebut menjadi beban berat bagi keuangan negara dan mengorbankan sektor pembangunan lain.

“Ternyata sekarang tidak mampu bayar, dan sekarang tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya,” tegas Mahfud.

Mahfud mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk melunasi utang proyek Whoosh.

Ia menyebut bahwa proyek tersebut seharusnya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah karena merupakan kerja sama antara BUMN Indonesia dan BUMN China.

Mahfud juga menyoroti dugaan pembengkakan biaya proyek yang tidak wajar, termasuk perbedaan signifikan dalam perhitungan biaya per kilometer antara pihak Indonesia dan China.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta USD. Tapi hitungan dari China sendiri, 17–18 juta USD. Ini siapa yang menaikan?” ucap Mahfud.

Ia memperingatkan bahwa jika Indonesia gagal bayar, China bisa meminta kompensasi strategis, termasuk kemungkinan pembangunan pangkalan di wilayah Laut Natuna Utara.

Mahfud menyinggung kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan akibat gagal membayar utang ke China, dan menyebut potensi ancaman serupa bisa terjadi di Indonesia.

“Ini kan bisa minta membangun pangkalan laut di Natuna Utara yang sedang konflik. Kalau merambah ke kita, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang proyek Whoosh berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ia menolak penggunaan dana APBN untuk menanggung utang proyek tersebut dan menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan swasta.

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” tegas Purbaya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga