Kronologi Utang Whoosh Disebut Bos PT KAI Bom Waktu, Benaran Rp54 T?

 Repelita Jakarta - Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh yang menghubungkan Jakarta dan Bandung kembali menjadi sorotan setelah Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut proyek ini sebagai bom waktu karena utang yang membengkak.

Pernyataan Bobby disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025.

Ia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menuntaskan persoalan utang proyek kereta cepat.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menjelaskan pentingnya roadmap restrukturisasi utang karena dalam dua tahun terakhir PT KAI menanggung beban keuangan besar, mencapai Rp 1,2 triliun dalam enam bulan terakhir, meningkat dari Rp 3,1 triliun pada 2024 menjadi lebih dari Rp 4 triliun hingga kini, dan diproyeksikan Rp 6 triliun pada 2026 jika tidak diatasi.

Meskipun membebani PT KAI, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menegaskan APBN pemerintah tidak terganggu karena proyek Whoosh dibiayai skema business to business oleh konsorsium Indonesia dan China.

Sebagai lead consortium, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menanggung 60 persen kepemilikan saham Indonesia, sementara konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memegang 40 persen.

Laporan keuangan PSBI menunjukkan rugi Rp 4,19 triliun sepanjang 2024 dan Rp 1,62 triliun pada paruh pertama 2025, sebagian besar diatribusikan kepada PT KAI.

Beban utang Whoosh terutama berasal dari China Development Bank (CDB) senilai US$ 7,26 miliar atau Rp 119,79 triliun, termasuk cost overrun US$ 1,21 miliar atau Rp 19,96 triliun dari nilai investasi awal US$ 6,05 miliar.

Pinjaman ini dibagi dua fasilitas, US$ 2,74 miliar denominasi dolar AS dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen, serta US$ 1,83 miliar denominasi RMB dengan tenor 40 tahun dan bunga 3,46 persen, keduanya tanpa jaminan negara.

Dengan skema pembiayaan 75 persen utang dan 25 persen ekuitas, PSBI menanggung sekitar Rp 44,92 triliun sedangkan Beijing Yawan Rp 29,95 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah menolak menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh senilai Rp 54 triliun, sementara Danantara menekankan dividen BUMN hanya digunakan untuk investasi, bukan pelunasan utang.

Danantara juga tengah menyiapkan opsi suntikan modal atau penyerahan sebagian aset KCIC ke pemerintah melalui model Badan Layanan Umum, agar proyek tetap berkelanjutan.

Sinking fund Kereta Cepat Jakarta-Bandung tercatat Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, turun dari Rp 1,73 triliun pada akhir 2024, mencerminkan manajemen keuangan proyek yang sedang berlangsung.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga