KPK Respons Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Minta Mahfud MD Serahkan Data Pendukung

 

Repelita Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menanggapi dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang sebelumnya diungkap oleh mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Kasus ini mencuat setelah Mahfud menyoroti adanya perbedaan mencolok antara biaya pembangunan per kilometer di Indonesia dan di Cina.

Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sementara di Cina hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.

KPK mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan mark up tersebut.

Setyo Budiyanto menegaskan, pihaknya menunggu data dan dokumen pendukung agar dapat melakukan penelaahan awal di tingkat kedeputian.

“Hingga saat ini belum ada informasi resmi baik dari internal maupun eksternal. Kami berharap Mahfud MD bisa menyerahkan data dan dokumen pendukung untuk kami telaah lebih dalam,” ujar Setyo.

Sementara itu, Mahfud MD berpendapat bahwa lembaga antirasuah seharusnya bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan formal.

Dugaan penggelembungan biaya proyek tersebut awalnya juga disampaikan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.

Mahfud meminta agar KPK memanggil Anthony untuk memberikan keterangan lanjutan mengenai temuan itu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut untuk segera melapor secara resmi agar bisa ditindaklanjuti.

“Setiap laporan akan kami pelajari dan analisis untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi,” kata Budi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun pada 2015 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menggandeng konsorsium PT KCIC yang berisi BUMN Indonesia dan perusahaan asal Cina, China Railway International.

Meski awalnya diklaim tanpa dana dari APBN, proyek ini belakangan menuai kritik karena pembengkakan biaya dan meningkatnya beban utang BUMN.

Mahfud juga menyoroti perubahan skema pembiayaan yang semula direncanakan bersama Jepang dengan bunga rendah 0,1 persen, tetapi kemudian beralih ke Cina dengan bunga 2 hingga 3,4 persen.

Meski begitu, biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh sebesar Rp780 miliar disebut masih lebih rendah dibandingkan MRT Jakarta yang mencapai Rp1,1 triliun per kilometer.

Mahfud juga mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek tersebut dan mendorong pemerintah mengambil langkah progresif agar beban negara tidak semakin berat.

Proyek ini resmi beroperasi sejak Oktober 2023, namun isu transparansi dan pengelolaan keuangan tetap menjadi sorotan utama publik.

KPK kini menunggu laporan resmi agar dapat melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan mark up proyek infrastruktur strategis nasional tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga