Ketika Kritikan Artis Leony Vitria Soal Anggaran Pemkot Tangsel Menarik Perhatian Pakar Keuangan

 

Repelita Tangerang Selatan - Mantan penyanyi cilik Leony Vitria melontarkan kritik terhadap sejumlah alokasi anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 yang dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat.

Leony mengungkapkan kejanggalan anggaran melalui akun Instagram pribadinya, @leonyvh, pada 17 September 2025.

Ia membagikan tangkapan Laporan Keuangan Pemkot Tangsel 2024 yang terdiri dari 520 halaman.

Dalam unggahan tersebut, Leony menyoroti total anggaran Pemkot Tangsel yang mencapai Rp 5 triliun.

Ia menyebut pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menyumbang Rp 733 miliar.

Leony mengulas 127 program Pemkot Tangsel, dengan program nomor satu menyedot anggaran hingga Rp 2 triliun.

Ia membandingkan alokasi anggaran program nomor 106 dan 108 yang masing-masing bernilai Rp 46 miliar dan Rp 54 miliar.

Leony juga mempertanyakan anggaran program nomor 124 yang mencapai Rp 51 miliar untuk pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Ia mengaku terkejut melihat anggaran gaji dan tunjangan pegawai yang mencapai Rp 1,2 triliun.

Leony menyoroti anggaran barang dan jasa sebesar Rp 1,8 triliun, termasuk perjalanan dinas Rp 117 miliar, alat tulis kantor Rp 38 miliar, dan pembelian kertas serta cover Rp 6 miliar.

Ia juga menyoroti anggaran suvenir Rp 20 miliar dan konsumsi rapat Rp 60 miliar.

Leony mempertanyakan anggaran Rp 750 miliar untuk beban jasa kantor.

Ia membandingkan dengan anggaran pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya Rp 731 juta.

Leony menyebut anggaran bansos hanya Rp 136 juta, yang jika dibagi ke 43.330 orang hanya setara satu bungkus mi instan per orang dalam setahun.

Ia juga menyoroti anggaran pendidikan sebesar Rp 756 miliar, namun gaji guru honorer hanya Rp 500 ribu.

Leony mengungkap anggaran penyusunan dokumen perencanaan peringkat daerah mencapai Rp 494 juta untuk satu kali pertemuan.

Menanggapi kritik tersebut, Pemkot Tangsel menyatakan bahwa anggaran tersebut tercantum dalam APBD 2024 yang telah diaudit oleh BPK dan BPKP.

Pakar Keuangan dan Perhitungan Kerugian Negara, Eko Sembodo, turut angkat bicara.

Ia menegaskan bahwa setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan yang dananya disahkan dalam APBD.

Menurut Eko, jika terdapat kejanggalan atau kenaikan anggaran, BPK pasti mengetahuinya.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum disahkan menjadi APBD.

Eko menyebut bahwa jika ada perubahan kebutuhan dana, maka harus dibahas kembali dengan DPRD dalam pengesahan Anggaran Perubahan.

Ia menekankan bahwa anggaran besar belum tentu menimbulkan kerugian negara karena telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama.

Eko menyarankan masyarakat menyampaikan kritik melalui DPRD dan membaca rincian APBD secara komprehensif.

Ia menambahkan bahwa penilaian anggaran sebaiknya mempertimbangkan asas manfaat dari kegiatan yang dijalankan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga