Herwin Sudikta Sindir Prabowo Soal Menteri Nakal: Kalau Serius Mau Dicopot, Tersangka Utamanya Ya Bahlil

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Herwin Sudikta turut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan mencopot menteri jika terbukti melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali.

Menurut Herwin, apabila komitmen tersebut benar-benar diterapkan, maka Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpotensi menjadi sosok pertama yang terdampak.

Herwin mengacu pada hasil survei Celios yang menempatkan Bahlil di posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja terburuk selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan skor -151.

“Kalau bener ada menteri yang 3 kali nakal bakal diganti, tersangka utamanya ya Bahlil,” ujar Herwin kepada fajar.co.id pada Senin, 20 Oktober 2025.

Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang menurutnya bermasalah selama Bahlil menjabat, termasuk kelangkaan gas 3,5 kg, tambang nikel di Raja Ampat yang beroperasi tanpa izin, serta pembatasan kuota impor BBM.

“Publik masih inget gimana kebijakannya bikin gas 3,5 kg langka. Tambang nikel di Raja Ampat jalan tanpa izin sambil nyampah di laut, dan terakhir, pembatasan kuota impor BBM,” sebut Herwin.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pembatasan impor BBM justru berdampak negatif terhadap sektor swasta, terutama SPBU non-pemerintah.

“Pembatasan yang bikin SPBU swasta kelimpungan dan ribuan pekerja terancam PHK,” lanjutnya.

Herwin juga menyampaikan keraguannya terhadap ancaman reshuffle kabinet yang disampaikan Presiden Prabowo, dengan menyebut bahwa hal tersebut belum tentu akan direalisasikan.

“Tapi ya begitulah, biasanya ancaman reshuffle Prabowo selalu berkisar di antara omon-omon aja,” kuncinya.

Berbeda dengan Herwin, politikus PDIP Ferdinand Hutahaean menyatakan bahwa kecil kemungkinan Presiden Prabowo akan menegur atau mencopot Bahlil dari jajaran kabinet.

Ia berpendapat bahwa posisi politik Bahlil sangat kuat dalam pemerintahan saat ini, bahkan menyebutnya sebagai pemegang saham 20 persen dari komposisi kabinet.

“Bahlil itu posisinya sangat kuat ya di kabinet Pak Prabowo. Boleh dikatakan beliau itu adalah pemegang saham 20 persen dari kabinet ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin, 20 Oktober 2025.

Ferdinand menjelaskan bahwa kekuatan politik Bahlil tidak terlepas dari perannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang merupakan salah satu partai besar dalam koalisi pemerintahan.

“Sehingga tidak mungkin Pak Prabowo berani asal mengganti Bahlil karena dia adalah ketua umum Partai Golkar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam sistem politik koalisi, keputusan untuk mengganti seorang ketua umum partai tentu memiliki konsekuensi besar yang tidak bisa diambil secara sembarangan.

“Partai koalisi, tidak mungkin semudah itu menegur dan menggantinya,” sebut Ferdinand.

Meski begitu, Ferdinand tidak menutup kemungkinan adanya rotasi jabatan terhadap Bahlil, meskipun menurutnya langkah tersebut tetap akan menghadapi tantangan politik.

"Kalau merotasi jabatannya dari Menteri Energi ke Menko barangkali mungkin Prabowo bisa," ujar Ferdinand.

"Tapi itu pun kalau Pak Bahlil tidak setuju tentu kan akan terjadi keguncangan politik,” tambahnya.

Ferdinand menilai bahwa peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu kemungkinan besar tidak ditujukan kepada para ketua umum partai politik yang duduk di kabinet.

“Jadi teguran itu saya agak tidak yakin ditujukan kepada ketua umum-ketua umum partai politik,” terangnya.

Ia menyimpulkan bahwa pesan keras dari Presiden Prabowo lebih mungkin diarahkan kepada jajaran menteri yang bukan berasal dari partai politik atau yang berada di bawah struktur ketua umum partai.

“Tetapi lebih banyak kepada jajaran menteri yang di bawah ketua umum partai politik. Apalagi terutama yang memang non-partai. Ya kira-kira begitu,” kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok