Hakim MK Disorot Terkait Dugaan Ijazah Doktor dari Universitas Polandia yang Bermasalah dan Kampusnya Digrebek KPK

Repelita Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani menjadi sorotan setelah muncul dugaan mengenai keaslian ijazah Doktor Ilmu Hukum yang diperolehnya pada 2023 dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia.

Isu ini muncul dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Refly Harun pada 14 Oktober 2025, ketika mantan anggota KPU Romo Stefanus Hendrianto menyinggung pernyataan Arsul Sani terkait kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

Romo Stefanus menyebutkan bahwa permasalahan ijazah pejabat muncul karena tatanan konstitusi yang dinilai bermasalah, termasuk persyaratan pendidikan bagi presiden dan wakil presiden.

Ia menyoroti bahwa syarat pendidikan untuk Wakil Presiden RI hanya membutuhkan ijazah SMA, sedangkan Hakim MK diwajibkan memiliki gelar Doktor di bidang hukum.

Menurut Romo Stefanus, ketentuan tersebut membuat posisi Hakim MK seolah memiliki persyaratan akademik lebih tinggi dibandingkan presiden, meski tanggung jawab keduanya sama beratnya.

Ia kemudian mempertanyakan kualitas gelar Doktor yang dimiliki oleh para hakim MK saat ini, termasuk Arsul Sani, dan apakah gelar tersebut benar-benar mencerminkan kompetensi yang lebih baik.

Romo Stefanus juga menyinggung bahwa mantan Hakim MK, Anwar Usman, tetap terpilih meski tidak memiliki gelar Doktor di bidang hukum.

Ia melanjutkan dengan mengungkap kasus di Polandia, di mana universitas tempat Arsul Sani meraih gelar tersandung skandal ijazah palsu dan beberapa petingginya ditangkap oleh Biro Anti-Korupsi Pusat Polandia.

Menurut Romo Stefanus, universitas tersebut, Warsaw Management University, sempat menawarkan program online yang terkait dengan skandal penerbitan ijazah palsu kepada pejabat di Polandia, namun ia menegaskan tidak bisa memastikan apakah ijazah Arsul Sani terkait kasus itu.

Laporan dari surat kabar Rzeczpospolita menyebutkan adanya perdagangan ijazah MBA palsu yang memicu tuduhan suap, dan pendiri universitas, Pawe Czarnecki, ditahan atas berbagai kasus termasuk menerima suap senilai sekitar 250.220 dolar AS.

Romo Stefanus menilai bahwa keaslian ijazah pejabat publik, termasuk Hakim MK, seharusnya menjadi perhatian serius mengingat implikasinya terhadap kualitas dan kredibilitas institusi.

Unggahan tersebut mendapatkan beragam tanggapan dari publik.

"Tuh dengarkan para pejabat pengambil keputusan atau kebijakan bahwa pendidikan itu penting. Keaslian ijazah itu penting karena pengaruh ke kualitas manusianya," tulis akun @dewi******* pada tanggal 14 Oktober 2025.

"Romo, terima kasih informasinya. Untuk ijazah tersebut, berarti perlu juga diklarifikasi oleh salah satu hakim tersebut," komentar @hesty**********.

"Semua pejabat publik jajaran paling bawah sampai paling atas wajib diverifikasi, yang bodong, pecat cabut semua fasilitas yang diberikan oleh negara dan harus menjalani hukuman," tambah @hana******. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga