Debat Kader Demokrat dan PSI Mengemuka Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

 

Repelita Jakarta - Kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana terlibat perdebatan sengit dengan Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI Dian Sandi Utama terkait polemik proyek kereta cepat.

Awalnya, Panca mengekspresikan ketidaksetujuannya atas pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengenai proyek kereta cepat.

Panca melalui akun X @panca66, Minggu 19 Oktober 2025, menyebut pernyataan Luhut terlalu mudah dan mempertanyakan mengapa restrukturisasi tidak dilakukan sejak awal.

Ia mengaku pesimis melihat proyek yang sebelumnya dibanggakan pada era Presiden Jokowi karena operasional sehari-hari saja merugi, apalagi untuk membayar utang dan bunga.

Dian menanggapi komentar Panca dengan menyatakan bahwa proyek kereta cepat yang diperdebatkan sebenarnya mulai dirancang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menekankan pentingnya menambah referensi bacaan agar data yang menjadi acuan lebih jelas.

Dian mengutip pemberitaan Tempo yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung digagas sejak era SBY dan kemudian diresmikan oleh Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Panca menyoroti penggunaan APBN dalam proyek tersebut dan menuduh terjadi pembengkakan anggaran.

Panca juga mengutip pernyataan begawan ekonomi Faisal Basri yang menyebut kereta cepat tidak akan balik modal untuk menegaskan pesimismenya.

Dian membalas bahwa pernyataan Panca sulit diterima akal sehat karena pembayaran cicilan memiliki tenor yang jelas, berbeda dengan istilah kiamat yang tidak memiliki parameter waktu.

Ia menekankan restrukturisasi yang disampaikan Luhut menjadi solusi atas masalah tersebut.

Sebelumnya, Luhut menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat.

Luhut menegaskan tidak pernah ada permintaan agar dana APBN digunakan untuk kewajiban proyek tersebut.

Ia menjelaskan keterlibatannya sejak awal proyek strategis itu dan telah berkoordinasi dengan pihak Tiongkok.

Luhut menyebut pihak Tiongkok bersedia melakukan restrukturisasi pembiayaan, namun proses sempat tertunda akibat pergantian pemerintahan.

Ia menambahkan saat ini perlu ditunggu keputusan presiden agar tim segera berunding dan menegaskan pihak Tiongkok sudah bersedia melanjutkan proses restrukturisasi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga