Akademisi Unand: Tanpa Restrukturisasi, Peringatan Faisal Basri Bisa Terbukti

 

Repelita Jakarta - Akademisi Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi, menilai peluang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh menutup utangnya masih sangat bergantung pada arus kas operasional dan restrukturisasi utang.

Ia mengingatkan, tanpa langkah restrukturisasi serius, peringatan almarhum Faisal Basri terkait risiko proyek ini bisa menjadi kenyataan.

Menurut Syafruddin, dengan beban utang sekitar Rp116 triliun dan bunga tahunan setara 120 juta dolar AS, pendapatan tiket dari 16 hingga 21 ribu penumpang per hari belum cukup tanpa lompatan okupansi, monetisasi non-tarif, dan reprofiling pinjaman.

Ruang gerak PT Kereta Api Indonesia kini terbatas karena pemerintah menegaskan APBN tidak dapat digunakan untuk menyelamatkan utang proyek.

Koordinasi antara KAI dan Danantara masih berada dalam tahap penjajakan untuk mencari solusi.

Syafruddin menilai pelunasan murni dari tiket sulit dicapai, sehingga kreativitas pendapatan termasuk wisata dan restrukturisasi utang menjadi kunci.

Pendekatan wisata dapat menjadi jalan keluar, namun harus dibarengi pembenahan menyeluruh.

Integrasi perjalanan dari Halim dan Padalarang menuju destinasi wisata Bandung, penataan tarif dinamis, dan promosi lintas daerah dan negara menjadi faktor penting.

Syafruddin menekankan pentingnya menjual pengalaman naik kereta cepat pertama di Asia Tenggara sebagai daya tarik wisata.

Ia menambahkan, jika strategi wisata, tarif cerdas, dan promosi lintas daerah belum menutup biaya, kritik Faisal Basri terbukti valid.

Model bisnis awal dianggap terlalu optimistis untuk lintasan pendek tanpa jaringan feeder yang kuat.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi penyelesaian utang KCJB agar hasilnya komprehensif.

Evaluasi dilakukan bersama Pemerintah Cina melalui NDRC karena proyek merupakan bagian dari kerja sama strategis kedua negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban membayar utang Whoosh maupun KAI.

Pembayaran utang dilakukan melalui mekanisme Danantara, bukan APBN, untuk menjaga efisiensi fiskal.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga