Selamat Ginting nilai penetapan IKN sebagai ibu kota politik berisiko jadi beban jelang Pemilu 2029

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dinilai akan menghadapi dilema politik setelah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Di satu sisi, keputusan tersebut menunjukkan kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.

Namun di sisi lain, jika pembangunan IKN terbukti tidak efektif atau justru membebani anggaran negara, maka pemerintahan Prabowo berisiko menanggung beban politik yang besar.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu, 21 September 2025.

Ia menyebut bahwa keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota politik berdekatan dengan Pemilu 2029.

Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi strategi Prabowo dalam mengatur panggung kekuasaan menjelang akhir periode pertamanya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Peraturan tersebut diundangkan pada 30 Juni 2025.

Selamat Ginting menilai bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar kelanjutan proyek strategis nasional Presiden Joko Widodo, tetapi juga memiliki dampak politik jangka panjang.

Ia menyebut bahwa jika pembangunan IKN tidak selesai tepat waktu atau bahkan mangkrak, maka sorotan publik akan tertuju pada Presiden Jokowi sebagai penggagas utama proyek tersebut.

Ginting menyebut bahwa proyek bernilai ratusan triliun ini telah menjadi simbol warisan pemerintahan Jokowi yang penuh kontroversi.

Ia menilai bahwa keberhasilan atau kegagalan proyek IKN akan sangat menentukan posisi Jokowi dalam sejarah politik Indonesia.

IKN mulai digagas sejak tahun 2019 dan menjadi prioritas utama pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

Namun hingga akhir masa jabatannya, sebagian besar infrastruktur inti di IKN masih dalam tahap pembangunan.

Di tengah dinamika tersebut, Selamat Ginting mempertanyakan masa depan koalisi antara Prabowo dan keluarga Jokowi.

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, disebut memiliki potensi untuk maju dalam Pemilu 2029.

Namun langkah politik Gibran akan sangat bergantung pada kelanjutan proyek IKN dan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi.

Ginting menyebut bahwa jika proyek IKN menjadi beban politik, maka Prabowo bisa saja mulai mengambil jarak dari Jokowi dan membentuk narasi pemerintahan yang berbeda.

Ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini pemerintah belum merinci tahapan perpindahan kelembagaan negara ke IKN.

Meski demikian, sejumlah kementerian dan lembaga telah mulai melakukan persiapan administratif dan teknis terkait pemindahan tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga