Rakyat dan Mahasiswa Kembali ke Jalan, Demo Akbar 5 September 2025 Tuntut Transparansi DPR

Repelita Jakarta - Aksi demonstrasi bertajuk #SelamatkanIndonesia kembali digelar pada Jumat, 5 September 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Gerakan ini dipimpin oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia bersama masyarakat sipil, buruh, dan sejumlah organisasi.

Aksi tersebut menjadi puncak dari rangkaian protes rakyat yang sebelumnya berlangsung sejak akhir Agustus.

Dalam aksinya, massa menegaskan 17 tuntutan mendesak dan 8 agenda reformasi, mulai dari isu transparansi anggaran DPR, penghentian kekerasan aparat, perlindungan buruh, hingga reformasi TNI-Polri.

BEM SI menekankan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan publik, bukan sekadar unjuk rasa.

1. Untuk Presiden Prabowo, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Untuk Presiden Prabowo, bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.

3. Untuk DPR, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta batalkan fasilitas baru.

4. Untuk DPR, publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

5. Untuk DPR, dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota DPR yang bermasalah, termasuk melalui KPK.

6. Untuk Ketua Umum Partai Politik, pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Untuk Ketua Umum Partai Politik, umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Untuk Ketua Umum Partai Politik, libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

9. Untuk Polri, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Untuk Polri, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Untuk Polri, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan serta melanggar HAM.

12. Untuk TNI, segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Untuk TNI, tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Untuk TNI, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Untuk Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia.

16. Untuk Kementerian Sektor Ekonomi, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Untuk Kementerian Sektor Ekonomi, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Editor: 91224 R-ID Elok 

Baca Juga