
Repelita Jakarta - Instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode dinilai mengabaikan peran Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang terdiri dari banyak partai politik.
Pandangan tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, dalam acara Bola Liar yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat malam 26 September 2025.
Selamat menilai bahwa langkah Jokowi berpotensi memotong jalur komunikasi dan pengaruh partai-partai koalisi yang telah mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Instruksi ini artinya Jokowi berpotensi memotong jalur partai-partai koalisi. Menurut saya agak kurang etis ketika dia memotong jalur mengabaikan koalisi partai yang sudah ada, ucap Selamat.
KIM Plus terdiri dari partai parlemen seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Sementara partai non parlemen meliputi PPP, PSI, Garuda, dan Prima.
Selamat menyebut bahwa Jokowi tidak memperhitungkan dukungan dari partai-partai parlemen dan membuka kemungkinan keterlibatan PDIP dalam dinamika politik ke depan.
Karena belum tentu 80 persen dukungan di parlemen setuju Gibran jadi cawapres kembali di 2029, nah itu juga harus diperhatikan, tegasnya.
Ia menilai bahwa posisi wakil presiden pada 2029 sangat strategis dan akan menjadi rebutan banyak pihak yang ingin melanjutkan estafet kepemimpinan nasional.
Cara berpikirnya kira-kira begini, siapa yang akan menjadi wakil presidennya Prabowo ke depan, itu sama saja mendapatkan karpet merah untuk bisa menjadi presiden berikutnya, pungkas Selamat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

