[BREAKINGF NEWS] Said Didu Soroti Dua Manuver Jokowi, Nilai Sebagai Tekanan Politik terhadap Prabowo

Repelita Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti dua pernyataan Joko Widodo yang dinilai sebagai bentuk tekanan politik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu melalui akun X @msaid_didu pada Minggu, 21 September 2025.

Ia menyebut dua momen yang dianggap sebagai sinyal tekanan dari Jokowi kepada Prabowo.

Pertama, pada 6 Juni 2025, saat Jokowi menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedua, pada 19 September 2025, ketika Jokowi secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran untuk menjabat dua periode.

Sudah 2 (dua) kali Jokowi ‘mengancam’ Presiden @prabowo: 1) 6 Juni 2025: soal pemaksulan Gibran. Pemilihan Presiden itu satu paket, maknanya: kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo juga harus jatuh, tulis Said Didu.

2. 19 September 2025: Jokowi perintahkan dukung Prabowo-Gibran 2 periode, maknanya: kalau Prabowo mau maju jadi Capres 2029 maka harus bersama anak saya (Gibran), bebernya.

Pernyataan tersebut memicu beragam respons dari masyarakat.

Sebagian netizen menyatakan dukungan terhadap analisis Said Didu, sementara lainnya mempertanyakan sejauh mana Jokowi terlibat dalam dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu pemakzulan Gibran mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI pada 26 Mei 2025.

Surat tersebut ditandatangani oleh empat jenderal purnawirawan, yakni Fachrul Razi, Hanafie Asnan, Tyasno Soedarto, dan Slamet Soebijanto.

Mereka menilai pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan, tulis mereka dalam surat tersebut.

Forum tersebut juga mengutip putusan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik dan diberhentikan dari jabatannya.

Dari sisi etika dan kepatutan, mereka menilai Gibran tidak layak menjabat sebagai Wakil Presiden.

Menanggapi isu tersebut, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti.

Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita, ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 6 Juni 2025.

Ia menyebut dinamika semacam itu sebagai bagian dari demokrasi yang wajar terjadi.

Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, tambahnya.

Jokowi menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dalam satu paket, tidak seperti di Filipina yang dilakukan secara terpisah.

Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu, jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemakzulan hanya bisa dilakukan jika terdapat pelanggaran berat seperti korupsi atau perbuatan tercela.

Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru, tegasnya.

Sementara itu, pada Jumat, 19 September 2025, Jokowi memberikan arahan kepada relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua periode.

Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu, kata Jokowi di Solo.

Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut telah disampaikan sejak awal masa pemerintahan.

Ya memang sejak awal saya menyatakan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dua periode. Itu saya sampaikan ke relawan, ujarnya.

Ketua Umum Relawan Bara JP, Willem Frans Ansanay, juga mengaku menerima amanat dari Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara pelantikan pengurus DPP Bara JP periode 2025–2030 di Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode, kata Frans.

Menurutnya, Jokowi berpesan agar relawan mengawal pemerintahan baru karena capaian satu periode belum maksimal.

Jadi kita bulatkan saja dua periode, supaya transformasi bangsa yang digagas Presiden Prabowo bisa terwujud, ujarnya.

Frans menambahkan bahwa Bara JP siap menyuarakan program pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat dan mengkonsolidasikan kekuatan rakyat.

Untuk percaya kepada pemerintah ini, yaitu Prabowo sebagai Presiden dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, tambahnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga