Repelita Jakarta - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Bambang Beathor Suryadi yang sebelumnya menjabat sebagai tenaga ahli pimpinan.
Pemberhentian ini dinyatakan secara resmi melalui surat bernomor B.116/KS.02/SES/6/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani.
Dalam isi surat itu dijelaskan bahwa kontrak kerja Beathor telah berakhir pada 30 Juni 2025.
Selain itu, hasil evaluasi internal menyebut adanya pelanggaran terhadap kode etik serta kinerja yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Berdasarkan hasil evaluasi atas adanya pelanggaran kode etik dan pencapaian kinerja yang tidak sesuai, selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 kontrak kerja saudara tidak dilanjutkan,” demikian kutipan isi surat yang beredar.
Langkah pemberhentian ini dilakukan hanya beberapa waktu setelah Beathor mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dalam sebuah wawancara televisi yang ditayangkan oleh iNews, Beathor menuding bahwa ijazah milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah hasil cetakan ulang yang dibuat di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.
Pernyataannya itu menuai reaksi luas di publik, mengingat posisinya sebagai mantan pejabat di lingkungan pemerintahan.
Beathor sendiri dikenal sebagai kader dari PDI Perjuangan.
Ia juga sempat menjabat sebagai salah satu pejabat di Kantor Staf Kepresidenan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
