Setengah Anggaran Kemendagri 2026 Disokong Pinjaman World Bank, Tito Ungkap Rinciannya di DPR

Repelita Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan bahwa hampir setengah dari total anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026 bersumber dari pinjaman luar negeri, khususnya dari Bank Dunia.

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juli 2025.

Tito mengungkapkan, pagu indikatif Kemendagri untuk tahun 2026 telah ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp3,24 triliun.

Jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar Rp1,54 triliun atau sekitar 32 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp4,79 triliun.

Dari total pagu tersebut, alokasi belanja operasional mencapai Rp1,4 triliun, sedangkan belanja non-operasional sebesar Rp1,8 triliun.

Dalam rinciannya, Tito menjelaskan bahwa sekitar Rp1,4 triliun dari total anggaran tersebut berasal dari pinjaman luar negeri.

"Pinjaman luar negeri ini antara lain digunakan untuk proyek penanganan banjir oleh Ditjen Bina Bangda sebesar Rp15 miliar, dan manajemen banjir di wilayah utara Jawa senilai Rp9,7 miliar," jelas Tito.

Sementara itu, porsi terbesar pinjaman digunakan untuk program transformasi digital layanan kependudukan yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil.

Program yang diberi nama ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation ini didanai Bank Dunia dengan nilai pinjaman mencapai Rp1,3 triliun.

Tak hanya itu, anggaran dari pinjaman luar negeri juga dialokasikan untuk mendukung administrasi pertanahan desa melalui Ditjen Pembinaan Pemerintahan Desa dengan nilai sekitar Rp33 miliar.

Tito turut mengungkap adanya hibah luar negeri senilai Rp47 miliar lebih yang akan dimanfaatkan dalam program pengembangan nutrisi masyarakat.

Kemendagri juga menetapkan target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk tahun depan sebesar Rp54,6 miliar. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga