Purnawirawan TNI Desak Gibran Dimakzulkan, Said Didu Sindir Parlemen Hanya Jadikan Isu Alat Mainan

 

Repelita Jakarta - Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan mengirimkan surat resmi ke DPR dan MPR.

Mereka menilai pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 bermasalah karena dianggap hasil rekayasa terhadap konstitusi.

Ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum tersebut telah menandatangani dukungan pemakzulan dan mendesak agar MPR segera memprosesnya.

Jika DPR tak merespons, mereka mengancam akan mendatangi dan menduduki kompleks parlemen sebagai bentuk perlawanan.

Beberapa purnawirawan senior seperti Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto dan Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyerukan percepatan proses hukum dan politik terhadap Gibran.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 7A, pemakzulan hanya bisa dilakukan bila Presiden atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindakan tercela lain.

Secara prosedural, usulan itu harus diajukan ke DPR, yang kemudian membentuk Panitia Khusus.

Jika DPR menyetujui, sidang bersama MPR akan digelar untuk memutuskan nasib Wapres secara resmi.

Menanggapi dinamika tersebut, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengkritik keras sikap para politisi yang dinilainya mempermainkan isu ini.

Ia menyebut para jenderal hanya dijadikan alat politik oleh parlemen.

“Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini,” kata Said Didu melalui unggahan di akun X miliknya pada Kamis, 3 Juli 2025.

“Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco,” sindirnya.

Said Didu menegaskan bahwa Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan karena tidak memenuhi syarat moral, legal, dan kompetensi.

Namun, menurutnya, isu pemakzulan itu hanya dijadikan permainan oleh elit politik.

Ia menyebut hanya tiga tokoh yang mampu mendorong agar wacana pemakzulan ini benar-benar berjalan.

Ketiga tokoh itu adalah Presiden Prabowo Subianto, serta dua mantan Presiden, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika tiga orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan,” ujarnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga