NasDem Realistis Soal IKN, Jimly Sarankan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Negara

 

Repelita Jakarta - Setelah Partai Golkar, kini Partai NasDem mulai menunjukkan sikap lebih rasional terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menanggapi langkah NasDem tersebut.

Ia menilai NasDem mulai menyadari bahwa Jakarta tidak mudah digeser begitu saja sebagai pusat pemerintahan.

Setelah Golkar, giliran NasDem memastikan Jakarta tetap sebagai pusat Ibu Kota Negara.

Menurut Jimly, proyek IKN di Kalimantan Timur masih bisa berjalan, namun perannya diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia mengusulkan agar pembangunan tetap dilanjutkan, tetapi tidak untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan.

Sedangkan IKN dapat difungsikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjadi kawasan industri baru.

Sejak awal, banyak yang memandang IKN lebih sarat kepentingan politik daripada kebutuhan konstitusional.

Jakarta sendiri hingga kini tetap menjadi sentral aktivitas negara di bidang pemerintahan, ekonomi, diplomasi, hingga pertahanan.

Langkah NasDem yang mulai melunak terkait IKN juga dianggap sinyal politik menjelang konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, NasDem lewat Wakil Ketua Umumnya, Saan Mustopa, mendesak Presiden terpilih Prabowo segera memutuskan masa depan proyek IKN.

Saan menekankan perlunya kejelasan agar dana negara yang sudah besar digunakan tidak terbuang percuma.

Jika dibiarkan tanpa kepastian, IKN dikhawatirkan hanya menjadi kawasan mati.

Kalau IKN tetap dijadikan ibu kota, maka pengalihan fungsi Jakarta harus segera diputuskan melalui Keppres.

NasDem juga membuka opsi jika pemerintah merasa belum siap, salah satunya dengan merevisi UU IKN dan mengubah status IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, Jakarta tetap difungsikan sebagai pusat pemerintahan sampai semua persiapan benar-benar matang.

Usulan NasDem ini disebut menjadi jalan tengah agar investasi yang sudah masuk tetap bermanfaat, sekaligus menekan polemik politik berkepanjangan.

Sikap partai pengusung Anies Baswedan tersebut diyakini menambah tekanan moral dan politik kepada pemerintahan baru agar lebih terbuka soal arah IKN.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga