Repelita Jakarta - Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mencurigai adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ditanggapi tenang oleh politikus senior PDIP, Aria Bima.
Aria Bima menyarankan agar Jokowi sebagai mantan presiden dua periode lebih fokus menyampaikan pemikiran strategis yang bisa memberi pencerahan bagi arah bangsa ke depan.
“Sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal yang besar, pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran yang strategis. Beliau harus memberikan pencerahan terhadap bangsa ini negara ini untuk lebih ke depan ya,” kata Aria Bima, Selasa (15/7/2025), di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia berharap Jokowi tidak justru memunculkan narasi yang membuat kegaduhan, terutama yang berkaitan dengan dugaan skenario besar di balik isu pemakzulan terhadap anaknya.
“Narasi-narasi yang membuat suatu yang tidak jelas dan berdampak pada kebingungan publik seperti ada skenario-skenario itu saya kira Pak Jokowi tahu dari dulu,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Aria Bima menilai, skenario politik selalu ada dalam setiap dinamika, termasuk terhadap kasus yang menimpa PDIP maupun sejumlah tokoh seperti Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.
“Ada skenario di belakang PDIP, ada skenario di belakang Golkar, ada skenario di belakang tersangkanya Pak Hasto dan Tom Lembong. Politik ini penuh skenario. Tapi yang penting kehendak baik masing-masing partai politik harus tetap ada dan itu yang perlu dinarasikan ya ke publik,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebut ada agenda politik besar yang bertujuan menjatuhkan reputasinya melalui isu pemakzulan Gibran dan tudingan ijazah palsu.
“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” ujar Jokowi di Solo, Senin (14/7/2025).
Namun ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan terkait tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki.
“Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” tutup Jokowi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

