Kelakar Cak Imin: Ngiler Juga Wamen-wamen Jadi Komisaris, Dapil Aman Enggak?

 

Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan kekagumannya terhadap sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang mendapat posisi sebagai komisaris di perusahaan BUMN.

Hal ini disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan Pengurus Besar IKA PMII 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu, 13 Juli 2025.

Dia menyapa beberapa wakil menteri yang hadir dalam acara tersebut, antara lain Wamensesneg Juri Ardiantoro yang juga Komisaris Utama Jasa Marga, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf yang menjabat Komisaris PLN, dan Wamenperin Faisol Riza.

Muhaimin mengaku awalnya tidak terlalu memperhatikan keadaan dompetnya.

Namun, melihat fenomena banyaknya wakil menteri yang diberi jabatan komisaris BUMN membuatnya mulai berpikir dan tertarik.

“Dulu saya enggak pernah peduli soal isi dompet, yang penting ada kartu kredit,” ujar Muhaimin.

Ia menyebutkan bahwa karena banyaknya wakil menteri yang menjadi komisaris, dirinya jadi “ngiler” dan mulai membayangkan memiliki posisi serupa.

Selain itu, dia juga mempertimbangkan keamanan daerah pemilihannya dalam konteks jabatan tersebut.

“Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka enggak nasib ini, dapil masih aman apa enggak kira-kira,” ucapnya.

Meski begitu, Muhaimin tetap menyadari bahwa soal rejeki adalah hal yang berbeda dan di luar kendalinya.

Pengangkatan wakil menteri ke posisi komisaris BUMN memang terus bertambah.

Baru-baru ini, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi pada Kamis, 10 Juli 2025.

Sebelumnya, Wamen Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, ditunjuk sebagai komisaris anak usaha PT PLN (Persero).

Taufik Hidayat diangkat menjadi Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama Sekjen HIPMI Anggawira pada Juni 2025.

Pengangkatan ini menunjukkan tren wakil menteri yang aktif di jajaran komisaris BUMN.

Fenomena ini menjadi perhatian publik terkait dengan keterkaitan jabatan politik dan bisnis di perusahaan milik negara.

Muhaimin Iskandar berharap proses tersebut bisa berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam pengelolaan BUMN.

Fenomena wakil menteri yang merangkap jabatan komisaris ini juga memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat politik.

Beberapa menganggap hal ini sebagai peluang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan BUMN.

Namun, ada juga kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan.

Kejadian ini menjadi sorotan dalam diskursus mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan negara.

Muhaimin mengajak semua pihak untuk terus mengawasi dan mendukung langkah yang memperbaiki tata kelola BUMN.

Dia menegaskan bahwa pengangkatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN harus diiringi tanggung jawab besar.

Pengawasan ketat dari lembaga terkait menjadi kunci agar jabatan tersebut tidak disalahgunakan.

Publik diharapkan tetap kritis dan aktif mengawal perkembangan ini agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Muhaimin juga menyinggung pentingnya keberlanjutan dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas wakil menteri serta komisaris.

Dia menilai hal ini dapat menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya dalam mengemban amanah negara.

Muhaimin Iskandar mengakhiri sambutannya dengan optimisme agar para wakil menteri yang menjabat komisaris BUMN dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga