Belum Pernah Ditengok Prabowo, IKN Jadi Sorotan di Tengah Isu Turun Status dan Prostitusi Online

 

Repelita Jakarta - Polemik mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi sorotan publik, terutama terkait maraknya praktik prostitusi daring serta wacana penurunan status IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Satpol PP Penajam Paser Utara mencatat perputaran uang dari layanan prostitusi online di sekitar kawasan IKN mencapai sekitar Rp4 miliar.

Perhitungan ini berasal dari aktivitas sekitar 93 pekerja seks komersial yang melayani pelanggan di hotel, guest house, hingga indekos dengan tarif bervariasi.

Pemerintah daerah menemukan sedikitnya 14 guest house di jalur Samboja-Sepaku-Petung yang terpantau menjadi lokasi praktik tersebut.

Di sisi lain, wacana untuk menurunkan kelas IKN dari ibu kota negara menjadi ibu kota provinsi mencuat kembali seiring dengan minimnya kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke proyek tersebut.

Sejak dilantik bersama Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024, Prabowo belum pernah meninjau IKN secara langsung, sedangkan Gibran baru satu kali berkunjung.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengusulkan agar IKN dialihkan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Menurutnya, hal ini akan lebih realistis mengingat keterbatasan anggaran dan kondisi politik saat ini.

Saan menyebut moratorium pembangunan IKN diperlukan agar infrastruktur yang sudah ada tidak terbengkalai.

Ia juga menyoroti belum adanya Keputusan Presiden mengenai pengalihan ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagaimana diamanatkan UU Nomor 3 Tahun 2022.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menambahkan, jika IKN resmi menjadi ibu kota Kaltim, maka seluruh asetnya akan diserahkan ke pemerintah provinsi setempat.

Rifqi menyebut usulan NasDem sebagai langkah kompromi untuk meredam polemik di masyarakat dan kalangan elit politik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga