Depan Kepala Basarnas! Anggota DPR Soroti Pernyataan Agam Rinjani Terkait Insiden Juliana

Repelita Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Tom Liwafa, bersama Daniel Mutaqien Syafiuddin dari Fraksi Golkar, mempertanyakan langsung kepada Kepala BNPP/Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, terkait insiden meninggalnya Juliana Marins di Gunung Rinjani.

Pertanyaan itu dilontarkan dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPR, Senin 7 Juli 2025.

Dalam rapat tersebut, Daniel secara khusus menyoroti pernyataan akun Agam Rinjani yang sempat menyebut bahwa Juliana sudah meninggal saat ditemukan.

Pernyataan ini dinilai kontradiktif dengan kesaksian pihak lain yang menyebut Juliana masih hidup ketika pertama kali ditemukan.

Daniel meminta klarifikasi mengenai informasi yang simpang siur ini agar tidak menimbulkan polemik lebih jauh di masyarakat.

Ia juga mendorong agar setiap proses evakuasi yang dilakukan Basarnas ke depan dilengkapi dokumentasi kamera resmi.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan transparansi serta menjadi bahan evaluasi jika terjadi kejadian serupa.

Sementara itu, Tom Liwafa menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam setiap operasi penyelamatan.

Ia menilai proses evakuasi terhadap Juliana terlihat lambat dan terkesan tidak terstruktur.

Tom menambahkan, waktu adalah faktor penentu dalam penyelamatan nyawa, sehingga tidak boleh ada miskomunikasi antarpihak.

Anggota Komisi V lainnya, Adian Napitupulu, menilai insiden ini sebagai tanda serius bahwa sistem penyelamatan nasional perlu dievaluasi menyeluruh.

Menurut Adian, tragedi ini menjadi perhatian dunia karena menyangkut warga negara asing yang sedang mendaki gunung populer di Indonesia.

Ia menyoroti banyaknya komentar netizen Brasil yang menyalahkan keterlambatan evakuasi sebagai penyebab kematian Juliana.

Adian juga mendorong agar DPR segera menggelar rapat khusus dengan Basarnas untuk membahas kronologi dan kendala teknis yang terjadi.

Senada dengan itu, Syaiful Huda menilai penyelamatan jiwa tidak boleh dibatasi oleh kendala birokrasi atau kekurangan sarana.

Ia menekankan bahwa waktu menjadi aspek yang paling vital dalam setiap misi pencarian dan pertolongan.

Huda menyebut bahwa meskipun autopsi menunjukkan penyebab kematian karena luka, masyarakat tetap berhak tahu apakah evakuasi sudah dilakukan sesuai standar.

Ia pun meminta agar evaluasi menyeluruh dilakukan mulai dari teknis di lapangan hingga sistem pelaporan dan komunikasi.

Komisi V berencana mendesak peningkatan alokasi anggaran untuk Basarnas agar mampu melakukan modernisasi alat dan sistem operasi.

Abdul Hadi, anggota lain, menyarankan penggunaan teknologi canggih seperti drone thermal dan pelacak lokasi otomatis di medan pegunungan.

Ia menambahkan bahwa pendaki asing sebaiknya diwajibkan membawa alat pelacak GPS yang bisa dimonitor langsung oleh tim SAR.

Kritik dari publik juga mengarah ke akun Agam Rinjani yang dianggap memberikan keterangan sepihak dan menimbulkan spekulasi.

Beberapa anggota DPR bahkan menyebut perlunya regulasi yang mengatur keterlibatan akun atau individu dalam proses komunikasi bencana.

Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, mengaku akan menindaklanjuti seluruh masukan dari Komisi V dan membuka ruang audit internal.

Ia berjanji akan melakukan evaluasi sistemik terhadap prosedur evakuasi dan menyusun protokol baru untuk medan ekstrem.

Rapat dengar pendapat itu ditutup dengan kesimpulan bahwa Komisi V akan memanggil kembali Basarnas untuk rapat lanjutan pada bulan Agustus mendatang (*).

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga