Repelita Yogyakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada resmi menarik diri dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan pada Jumat 18 Juli 2025.
Keputusan ini diambil setelah Munas ke-XVIII BEM SI Kerakyatan digelar di Padang, Sumatera Barat, yang diwarnai kehadiran pejabat politik dan aparat keamanan.
BEM KM UGM menilai forum tersebut telah bergeser dari tujuan awalnya sebagai wadah perumusan gerakan mahasiswa untuk rakyat.
Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto menjelaskan Munas seharusnya menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah mahasiswa, bukan ajang manuver politik.
Ia menegaskan kehadiran pihaknya sejak awal bukan untuk mengejar jabatan struktural dalam aliansi.
Menurut Tiyo, realitas di lapangan justru dipenuhi kepentingan politik praktis dan konflik internal berebut posisi.
Ia menyoroti hadirnya sejumlah pejabat seperti Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumbar, Kapolda, hingga Kepala BIN Sumbar dalam forum yang mengatasnamakan rakyat.
Bagi Tiyo, kehadiran elite politik dan aparat telah mencederai independensi gerakan mahasiswa.
Tiyo juga mengungkap adanya karangan bunga dari Kepala BIN Daerah Sumbar di depan ruang sidang sebagai simbol pengaruh kekuasaan yang membayangi.
Forum ini bahkan sempat ricuh hingga menyebabkan dua mahasiswa terluka akibat benturan antar peserta.
Menurut Tiyo, konflik yang terjadi bukan lagi mempertahankan ide perjuangan, melainkan hanya soal perebutan posisi simbolik.
Penarikan diri BEM KM UGM dari Aliansi BEM SI Kerakyatan dilakukan sehari sebelum penutupan Munas.
Tiyo menegaskan langkah tersebut lahir dari tanggung jawab moral, bukan sekadar rasa kecewa.
BEM KM UGM tetap berkomitmen berdiri bersama rakyat tanpa bergantung pada aliansi nasional yang tunduk pada kepentingan elite.
Tiyo menutup pernyataan dengan tekad BEM KM UGM untuk berjalan di jalur independen demi menjaga idealisme gerakan mahasiswa. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

