Tom Lembong Bongkar Instruksi Langsung Jokowi Soal Impor dan Gejolak Harga Pangan

 

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta langsung oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk mengendalikan lonjakan harga pangan, termasuk komoditas gula.

Pernyataan itu disampaikan Tom Lembong saat bersaksi di hadapan majelis hakim dalam sidang terdakwa Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (30/6).

Ia menyampaikan bahwa instruksi tersebut merupakan bentuk kepedulian Presiden terhadap keresahan publik yang dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kami diminta mengambil segala langkah yang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, demi menenangkan gejolak harga pangan. Presiden bilang, gejolak itu meresahkan masyarakat,” ujarnya saat bersaksi.

Tom menuturkan bahwa Jokowi memiliki kebiasaan turun langsung ke pasar untuk mengetahui kondisi di lapangan.

“Suatu kali beliau cerita ke saya, alasan beliau sering datang ke pasar adalah agar bisa dengar langsung keluhan masyarakat. Katanya, beliau diteriaki ibu-ibu, ‘Pak, beras mahal, Pak’,” ujar Tom.

Ia menambahkan bahwa Jokowi juga sering memantau langsung kondisi pangan melalui telepon kepada para menterinya.

Menurut Tom, komunikasi itu dilakukan Presiden lewat ajudan, dan biasanya menyangkut kebijakan pengendalian harga, termasuk opsi impor bahan pangan.

“Presiden suka menelepon lewat ajudan. Beberapa kali menelepon saya juga, untuk cek sejauh mana langkah-langkah kita meredam gejolak harga pangan, baik lewat impor maupun kebijakan lainnya,” kata dia.

Tom mengakui bahwa pada tahun 2015, harga gula mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Saat itu, ia baru beberapa bulan menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan langsung diminta untuk menyikapi lonjakan harga tersebut.

Ia mengatakan bahwa kebijakan yang ditempuh harus mampu menyeimbangkan antara stok dengan kebutuhan, apalagi di tengah keterbatasan produksi dalam negeri.

“Yang kami lakukan saat itu adalah memanfaatkan instrumen kebijakan agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan kembali stabil,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga