MPR Akui Belum Terima Laporan soal Surat Pemakzulan Gibran, Muzani dan Dasco Kompak Bungkam

 

Repelita Jakarta - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum menerima laporan terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengaku belum mendapat pemberitahuan dari jajaran Sekretariat Jenderal MPR mengenai hal itu.

“Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Rabu 25 Juni 2025.

Muzani menegaskan bahwa belum ada komunikasi antarpimpinan MPR menyangkut usulan pemberhentian Gibran.

Ia menyatakan tidak tahu apakah surat tersebut benar-benar sudah masuk atau belum.

“Barangkali entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut.

Saat ditanya apakah ia pernah membahas persoalan ini dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Muzani menampik.

Ia mengatakan pertemuan dengan Dasco sering terjadi, namun tidak pernah menyentuh isu pemakzulan.

“Saya dengan Pak Dasco sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Dasco juga menyampaikan bahwa DPR belum menerima secara resmi surat dari Forum Purnawirawan TNI.

Ia menjelaskan bahwa DPR baru saja memulai masa sidang ke-IV tahun 2024–2025.

Menurutnya, surat-surat yang masuk masih dalam tahap administrasi di Sekretariat Jenderal.

“Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan,” kata Dasco pada Selasa 24 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa semua surat yang diterima akan dibahas dalam rapat pimpinan dan dilanjutkan di Badan Musyawarah.

Namun ia belum bisa memastikan kapan pembahasan itu dilakukan.

“Mekanisme ini bisa dimulai besok atau pekan depan,” kata Dasco.

Ia menegaskan DPR tidak akan gegabah dan akan menelaah isi surat secara hati-hati.

“Kami mesti sikapi hati-hati dan kami akan kaji dengan cermat,” tambahnya.

Dasco menyebut, lembaganya juga menerima surat lain yang mengatasnamakan Purnawirawan TNI.

Karena itu, identitas pengirim surat harus diverifikasi sebelum proses lanjut diambil.

Ia menegaskan bahwa tidak setiap surat yang diklaim dari organisasi bisa langsung diproses secara formal.

Sementara itu, pada Selasa 2 Juni 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI diketahui mengirim surat ke MPR dan DPR.

Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu memuat permintaan resmi untuk memakzulkan Gibran.

Forum tersebut menilai proses pencalonan Gibran sebagai cawapres penuh konflik kepentingan.

Mereka menuding adanya intervensi relasi keluarga antara Gibran dan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman.

Forum Purnawirawan berpandangan bahwa pencalonan Gibran mencederai prinsip netralitas lembaga hukum.

Menurut mereka, proses tersebut melanggar asas keadilan dan tata negara yang adil.

Desakan pemakzulan ini pun masih dalam perbincangan panas di tengah publik.

Namun belum ada sikap resmi dari pihak Istana maupun tanggapan hukum yang jelas.

DPR dan MPR menyatakan akan memproses sesuai aturan dan kehati-hatian prosedural. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga