[MENOHOK] Said Didu Sindir Prabowo: Setelah Lindungi Bapak dan Anak, Kini Menantu Ikut Ditanggung

 

Repelita Medan - Eks Sekretaris BUMN, Said Didu, melontarkan sindiran keras menyikapi dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia menyinggung langsung Presiden Prabowo Subianto dalam konteks dinamika politik yang makin kompleks.

Sindiran ini disampaikan lewat akun media sosial X miliknya pada 29 Juni 2025.

“Sekarang Bapak Presiden tambah pekerjaan,” tulisnya.

Maksud dari pernyataan itu merujuk pada kewajiban Presiden Prabowo untuk melindungi bukan hanya Presiden sebelumnya Joko Widodo dan putranya yang kini menjabat Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, tapi juga menantu Jokowi yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

“Selain 'melindungi' Bapak dan Anak - skrg ditambah melindungi menantu,” lanjutnya.

Komentar ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, pada Jumat 27 Juni 2025.

Topan ditangkap bersama lima orang lainnya dari kalangan ASN, penyelenggara negara, dan pihak swasta.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas PUPR Sumut dan satuan kerja PJN Wilayah 1 BBPJN Sumut dari Kementerian PUPR.

KPK menyebut pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait buruknya kondisi infrastruktur di Sumatera Utara selama beberapa bulan terakhir.

Pernyataan Wakil Ketua KPK, Asep Guntur, mengindikasikan bahwa terdapat dugaan korupsi sejak tahap pelaksanaan proyek.

“Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung KPK.

Fakta bahwa Topan Ginting baru dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada Februari 2025 oleh Bobby Nasution turut menjadi sorotan publik.

Kedekatannya dengan sang gubernur menimbulkan berbagai spekulasi politik, terutama karena kasus ini muncul di tengah sorotan terhadap dinasti kekuasaan keluarga Jokowi.

Said Didu, lewat kritiknya, menyoroti bagaimana struktur kekuasaan yang saling terkait berpotensi menimbulkan beban politik tambahan bagi Presiden Prabowo.

Sindiran tersebut mempertegas keresahan sebagian kalangan atas akuntabilitas kekuasaan dan potensi konflik kepentingan dalam pemerintahan saat ini. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga