Repelita Jakarta - Kuasa hukum Roy Suryo, Ismar Syafrudin, mengungkap dugaan konflik kepentingan dalam sikap Universitas Gadjah Mada terkait polemik ijazah Joko Widodo.
Ismar menyoroti kedekatan antara Pratikno dan Jokowi, yang telah terjalin sejak masa kepemimpinan Jokowi sebagai wali kota, gubernur, hingga menjabat sebagai presiden.
Pratikno diketahui pernah menjabat sebagai rektor UGM pada periode 2012–2014 sebelum kemudian menjadi Menteri Sekretaris Negara.
Menurut Ismar, hubungan panjang antara keduanya memunculkan pertanyaan tentang netralitas UGM dalam memberikan klarifikasi atas dokumen akademik milik Jokowi.
“Salah satu poin buat kita bahwa dugaan kita selama ini bahwa pihak UGM tidak apa namanya tidak fair karena adanya Pak Pratikno,” ujar Ismar dalam keterangan yang disampaikan melalui kanal YouTube tvOneNews pada 25 Juni 2025.
Ia juga menggarisbawahi bahwa posisi UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi telah mengalami perubahan dalam struktur kekuasaan sejak Jokowi menjadi presiden.
Hal ini, menurutnya, mempengaruhi kebebasan institusi tersebut dalam menangani isu-isu yang menyangkut nama mantan presiden.
Kuasa hukum Roy Suryo menilai bahwa banyak kejanggalan dalam penanganan isu ijazah tersebut, sehingga penting untuk dilakukan gugatan terbuka.
Menurut Ismar, ijazah merupakan dokumen hukum paling krusial dalam pencalonan presiden.
“Masalah ijazah itu adalah sangat tertinggi buat kita. Kenapa? Itu kan legalitas seseorang untuk menjadi seorang presiden, salah satunya kan ijazah,” tegasnya.
Ia menolak anggapan bahwa ijazah adalah dokumen pribadi, karena sudah digunakan untuk kepentingan publik saat diajukan ke Komisi Pemilihan Umum.
Selain itu, Ismar menyayangkan adanya proses hukum terhadap sejumlah tokoh yang mencoba membongkar persoalan ini, seperti Bambang Tri dan Gus Nur.
Ia menganggap tindakan itu sebagai bentuk pembungkaman yang membahayakan iklim demokrasi dan menghalangi diskusi hukum yang seharusnya terbuka.
Ismar menjelaskan bahwa tim hukumnya terus berupaya mencari jalur hukum yang sah untuk mendorong transparansi, termasuk melalui pelaporan ke kepolisian dan gugatan perdata.
“Makanya teman-teman lawyer Pak Jokowi jangan membalikkan fakta apalagi teman-teman ada yang mengatakan bahwa kita dibayarlah, ada yang mendalangi,” tutupnya.
Langkah hukum ini ditempuh karena pihaknya menilai bahwa masyarakat berhak memperoleh kejelasan atas dokumen yang berkaitan dengan legalitas kepemimpinan nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
