Makin Cetar Membahana, Widodo dan Dani Iskandar adalah Kunci Ijazah Palsu JkW menurut Beathor Suryadi

 

Repelita Jakarta - Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah pernyataan politisi senior PDI Perjuangan, Bambang Beathor Suryadi, viral di media sosial.

Dalam penjelasannya yang disampaikan secara langsung melalui kanal YouTube SentanaTV dan iNewsTV, Beathor menyebut keterlibatan dua nama kunci yang diduga memiliki peran penting dalam dugaan pemalsuan tersebut, yakni Widodo dari Tim Solo dan Dani Iskandar dari Tim Jakarta.

Beathor menjelaskan bahwa pembuatan ijazah yang dimaksud disebut berasal dari kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, yang dijuluki sebagai "Universitas Pasar Pramuka" atau UPP.

Pasar yang dikenal sebagai pusat percetakan dan pengetikan itu, menurutnya, sejak tahun 70-an berkembang menjadi tempat pembuatan berbagai dokumen akademik, termasuk skripsi dan bahkan ijazah.

Nama-nama seperti Anggit Nugraha, Nugroho, David, Indra, Yulianto, hingga Andi Widjajanto turut disebut dalam pernyataan Beathor sebagai pihak-pihak yang setidaknya berada dalam lingkaran informasi atau relasi terkait.

Namun, Roy Suryo, yang turut menanggapi polemik ini, menyoroti sikap diam Andi Widjajanto.

Menurutnya, Andi tidak membenarkan maupun membantah tegas pernyataan Beathor, yang dinilainya justru menambah kecurigaan publik.

"AW tidak menyanggah langsung pernyataan BBS, dan itu membuat publik bertanya-tanya," ujar Roy dalam catatannya.

Roy juga menyinggung bahwa banyak kasus ijazah pejabat publik yang diduga berasal dari praktik semacam ini, namun tidak pernah benar-benar diusut tuntas.

Ia menambahkan, jika tuduhan Beathor terbukti, maka negara pernah dipimpin oleh seseorang dengan ijazah yang diproduksi di luar institusi resmi.

Dalam tayangan iNewsTV yang dipandu Anisa Dasuki, Beathor memaparkan secara gamblang alur dugaan pemalsuan, termasuk keterlibatan pihak-pihak di Jakarta dan Solo yang disebut mengetahui proses tersebut.

Roy menyayangkan kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Pramuka pada 2 Desember 2024, yang menurutnya bisa berakibat pada hilangnya bukti-bukti penting terkait kasus ini.

"Semoga itu bukan upaya menghapus jejak," ujarnya.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam menanggapi persoalan ini.

Menurut Roy, jika dugaan tersebut memang benar dan bukti mendukung, maka penyidikan harus dilakukan secara terbuka demi keadilan dan transparansi publik.

"Kalau memang betul, negara tidak boleh bungkam dan harus berani mengungkap semuanya secara tuntas," tegasnya.

Ia mengakhiri dengan keyakinan bahwa kebenaran akan muncul pada waktunya.

“Gusti Allah SWT tidak sare,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga