Komisi III DPR Kecam Penahanan Mahasiswa Pembawa Poster Kritik saat Kunjungan Gibran

Repelita Blitar - Penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa yang menggelar aksi protes damai saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Blitar menuai kritik keras dari Komisi III DPR RI.

Ketiga mahasiswa dari PMII Blitar itu diamankan ketika membentangkan poster bertuliskan Omon-Omon 19 Juta Lapangan Kerja dan Dinasti Tiada Henti, Rabu 18 Juni 2025.

Aksi dilakukan saat iring-iringan kendaraan Gibran melintas di salah satu rumah makan.

Dalam video yang beredar, mahasiswa sempat dibentak dan diseret oleh sosok berpakaian sipil yang diduga anggota pengamanan VVIP.

Mereka kemudian dibawa dan dimintai keterangan oleh polisi setempat.

Pihak kepolisian menyatakan tindakan itu sebagai bagian dari prosedur pengamanan tamu negara.

Namun, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyayangkan respons aparat yang dinilainya reaktif dan berlebihan terhadap ekspresi damai mahasiswa.

“Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap kebijakan publik jelas merupakan ekspresi damai, bukan ancaman keamanan,” kata Abdullah di Jakarta, 24 Juni 2025.

Ia meminta aparat tidak bersikap represif terhadap warga negara yang hendak menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, tindakan penghadangan dan penahanan itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara.

“Maka tindakan pengamanan yang berujung pada penahanan selama berjam-jam adalah bentuk pembatasan kebebasan sipil yang tidak dapat dibenarkan secara demokratis,” tegas Legislator dari Dapil Jatim VI itu.

Ia juga menekankan bahwa aksi mahasiswa tidak mengandung unsur kekerasan, ujaran kebencian, atau ancaman terhadap keselamatan pejabat negara.

“Penangkapan mahasiswa karena membawa poster bertuliskan pertanyaan atau kritik terhadap Wakil Presiden, apapun narasinya, adalah bentuk reaksi yang berlebihan,” ucapnya.

“Aparat jangan lah over-reaction, apalagi sampai represif seperti itu dalam menyikapi bentuk aspirasi publik yang dilindungi dalam konstitusi kita. Sikap reaktif aparat yang berlebihan menciptakan iklim ketakutan terhadap kebebasan berekspresi,” lanjutnya.

Abdullah turut menyoroti tindakan aparat yang membawa mahasiswa ke tempat tertutup selama empat jam tanpa kejelasan status hukum.

Ia menilai itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip due process of law.

“Aparat sebagai perwakilan Negara dalam kasus ini, seharusnya hadir sebagai pelindung ruang demokrasi, bukan pengendali narasi tunggal kekuasaan,” ungkapnya.

Ia mengakui pentingnya pengamanan terhadap pejabat tinggi negara, namun menekankan agar hal itu tidak dijadikan dalih untuk membungkam aspirasi.

“Aksi mahasiswa yang dilakukan secara terbuka dan simbolik harus dipandang sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat,” ujarnya.

Abdullah mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga keberanian mendengar kritik.

“Kalau ruang kritik yang sah dan damai ditanggapi dengan penangkapan atau pembungkaman, maka kita sedang menghadirkan demokrasi yang hanya prosedural, bukan substantif," ucapnya.

Ia pun menegaskan agar tidak ada tekanan struktural terhadap kampus maupun organisasi mahasiswa.

“Kami akan mengawal agar tidak ada bentuk intimidasi lanjutan. Kritik mahasiswa adalah bagian dari kontrol publik. Justru pejabat publik perlu mendengarkannya secara terbuka dan bertanggung jawab,” katanya.

Komisi III DPR RI disebut akan menjalankan fungsi pengawasannya agar prinsip negara hukum tetap ditegakkan secara adil.

"Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika kebebasan berpendapat dijaga, bukan dibatasi," tutup Abdullah. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga