Forum Purnawirawan Terbelah, Surat Pro dan Kontra Gibran Bikin DPR Kian Tak Menentu

 

Repelita Jakarta - Drama politik terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki fase baru yang semakin membingungkan.

Saat surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut pemakzulan belum dibacakan di Parlemen, muncul surat lain dari kelompok yang juga mengatasnamakan purnawirawan dengan isi yang berlawanan.

Surat kedua itu justru meminta agar Gibran tidak dicopot dari jabatannya.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar membenarkan bahwa pihaknya menerima lebih dari satu surat yang membahas posisi politik Gibran.

"Iya betul ada surat lain masuk selain surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI," ujar Indra pada Rabu.

Namun Indra tidak menjelaskan lebih jauh isi atau siapa pengirim surat tandingan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya bersikap hati-hati dalam menyikapi surat-surat yang masuk dari berbagai pihak.

Dasco menegaskan DPR tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan dan akan menelaah dengan seksama setiap usulan.

"Surat dari forum purnawirawan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," kata Dasco.

Sikap hati-hati ini juga diungkapkan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Ia menyatakan bahwa surat pemakzulan tersebut belum dibahas karena masa sidang baru dimulai.

"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang," ujar Puan usai memimpin sidang paripurna.

Sementara itu, Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio menegaskan bahwa surat usulan pemakzulan telah dikirim pada 3 Juni 2025 dan telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD.

Menurutnya, FPPTNI siap memberikan penjelasan langsung apabila dipanggil oleh lembaga legislatif.

"Jika memang DPR mau rapat dengar pendapat, kami siap menjelaskan isi surat tersebut," ujar Bimo.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai sikap diam DPR dapat dimaknai sebagai strategi politik.

Menurutnya, DPR bisa saja sedang menahan isu ini untuk melihat respons publik sebelum mengambil keputusan.

"Kalau tidak dibacakan, Saudara Gibran tetap dalam sorotan. Tapi ini bisa juga merugikan Gibran," kata Ray.

Dengan adanya surat tandingan yang belum diketahui pengirimnya, DPR kini berada dalam posisi dilematis.

Dua arus tekanan dari kalangan purnawirawan saling bertolak belakang.

Namun keduanya sama-sama menuntut perhatian dan keputusan dari parlemen.

Situasi ini menjadikan posisi Gibran terus berada di pusaran politik nasional yang penuh intrik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga