Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Alifurrahman melayangkan kritik keras terhadap tata kelola perusahaan-perusahaan milik negara di bawah kendali Menteri BUMN Erick Thohir.
Ia menilai bahwa banyak BUMN kini dijalankan layaknya usaha keluarga, di mana pejabat tinggi perusahaan melibatkan kerabat dekat dalam urusan internal.
Menurutnya, pola ini mencerminkan kemunduran profesionalisme dan bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
“Jadi perusahaan-perusahaan BUMN itu seperti warisan keluarga, yang ketika ada satu direksi masuk atau menjadi pejabat di situ, dia merasa berkuasa penuh sehingga kemudian melibatkan keluarga atau istrinya,” ujarnya melalui kanal YouTube Seword TV.
Alifurrahman juga menyoroti kecenderungan direksi membawa ajudan dalam jumlah besar, termasuk protokol untuk istri mereka.
Fenomena ini dianggap sebagai pemborosan dan bentuk pengelolaan yang tidak efisien.
Selain itu, ia menyinggung peran Danantara yang belakangan disebut mengambil alih sebagian fungsi koordinatif Menteri BUMN.
Ia menyebut bahwa kehadiran Danantara justru memperlihatkan dominasi Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria.
Menurutnya, Dony kini tampil lebih menonjol dalam mengarahkan kebijakan internal, bahkan melebihi peran Menteri itu sendiri.
“Jadi Menteri BUMN-nya, ya meskipun juga menjadi bagian dari Danantara, tapi tetap saja seperti terbolak-balik. Menterinya seperti bukan menteri, seperti staf gitu ya, sementara wamen seperti lebih menteri dibandingkan menterinya,” ucapnya.
Dony Oskaria sebelumnya memang menyuarakan kritik terhadap fasilitas berlebihan yang dinikmati para pejabat BUMN.
Pernyataan itu dianggap selaras dengan analisis Alifurrahman tentang struktur kekuasaan yang dinilai semakin elitis.
Ia pun mengaitkan persoalan ini dengan sejumlah menteri yang merupakan peninggalan era Jokowi, termasuk Budi Arie dan Tito Karnavian.
Alifurrahman menyebut bahwa mereka tengah berada dalam sorotan tajam publik karena dugaan konflik kepentingan dan manajemen yang eksklusif.
Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan internal dan rendahnya komitmen terhadap tata kelola yang baik telah menciptakan ruang subur bagi praktik-praktik tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
