Beathor Suryadi: 21 Tahun Jokowi Berkuasa Tanpa Dokumen Jelas

Repelita Jakarta - Beathor Suryadi mengungkap bahwa selama 21 tahun berkarier di pemerintahan, Joko Widodo tidak pernah menunjukkan dokumen pendidikan yang diverifikasi secara resmi oleh KPU.

Ia merujuk pada masa jabatan Jokowi sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI sejak 2005 hingga 2024.

Pernyataan itu disampaikan Beathor pada Senin, 30 Juni 2025, menanggapi pengakuan Eko Sulistyo selaku mantan Ketua KPU Solo.

Eko mengungkap bahwa saat Pilkada 2005 dan 2009, KPUD Solo tidak melakukan verifikasi formal atas ijazah Jokowi.

Ia juga mengakui tidak ada berita acara pemeriksaan dari sekolah atau universitas terkait dokumen tersebut.

Dalam dokumen, Jokowi disebut menyandang dua gelar sarjana, yaitu doktorandus dan insinyur, namun tidak dijelaskan asal institusinya secara eksplisit.

Beathor menduga pola serupa terjadi pula dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 dan dua kali Pilpres berikutnya.

Menurutnya, Jokowi seharusnya sejak lama membuka secara terbuka kepada publik seluruh dokumen legalitas pendidikannya.

Ia menyebut selama dua dekade Jokowi menikmati jabatan dan keuntungan politik, tetapi juga meninggalkan beban bagi negara.

Atas dasar itu, Beathor mendesak agar Jokowi, UGM, KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR RI menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat karena dianggap lalai dalam memastikan keabsahan dokumen kependidikan.

Ia juga meminta agar dalam pernyataan maaf itu, Jokowi turut mengumumkan pengunduran diri putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden.

Beathor menambahkan, Mahkamah Konstitusi dan MPR RI harus segera mengambil langkah konstitusional untuk memilih wakil presiden pengganti.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga