Kagama Cirebon Desak Jokowi Buka Klarifikasi Terbuka Soal Ijazah untuk Hentikan Polemik dan Kriminalisasi Alumni

Repelita Jakarta - Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya, Heru Subagia, mengambil langkah tegas dalam menyikapi polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Ia mengirim surat resmi ke Solo yang ditujukan langsung kepada Presiden ketujuh RI tersebut.

Heru menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan permohonan audiensi dari Kagama Cirebon.

Tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian atas isu yang kembali mencuat di tengah masyarakat.

“Saya mengirimkan dokumen resmi ke Pak Jokowi, karena Kagama Cirebon saat ini sudah dalam posisi mengamati, mencermati, dan ikut serta dalam isu-isu yang sedang viral, yaitu polemik ijazah Jokowi,” kata Heru Subagia, Jumat.

Dalam isi suratnya, Heru menyampaikan permohonan agar Presiden membuka ruang klarifikasi secara terbuka.

Ia menilai bahwa polemik ini telah menimbulkan kegaduhan dan polarisasi di masyarakat.

“Kami lampirkan pula susunan keanggotaan kami sebagai bukti bahwa ini adalah permintaan resmi dari pengurus cabang Kagama Cirebon,” tegasnya.

Heru menyatakan bahwa Jokowi secara formal merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada tahun 1985.

Namun, ia tidak menampik bahwa isu ini tetap mengundang pertanyaan publik.

Hal itu, menurutnya, disebabkan munculnya kajian dan pendapat dari sesama alumni UGM.

Beberapa nama disebut terlibat aktif dalam isu ini, di antaranya Roy Suryo, dr. Tifa, dan ahli forensik digital Rismon Sianipar.

“Teman-teman ini saya yakini sebagai ilmuwan yang menginginkan transparansi.

Mereka bukan musuh, mereka adalah alumni kita juga.

Oleh karena itu, masalah ini seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan ilmiah, bukan lewat jalur hukum,” ungkapnya.

Heru berharap Presiden Jokowi membaca surat tersebut dan memberikan respons secara terbuka.

Ia menyatakan keprihatinannya atas laporan hukum terhadap pihak-pihak yang tengah mengkaji isu ini.

“Kami akan mencoba mencari solusi agar laporan-laporan itu bisa ditarik kembali.

Tujuannya jelas, agar polemik ini segera tuntas dan tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap sesama alumni,” ujarnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga