Jokowi Tantang Uji Forensik Digital Terkait Tuduhan Ijazah Palsu, Rismon Sianipar Tak Gentar dan Tak Takut Dipenjarakan

 

Repelita Jakarta - Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang mendatangi gedung Polda Metro Jaya untuk melaporkan langsung kasus tudingan ijazah palsu, tidak membuat gentar ahli digital forensik sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianipar.

Rismon menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi ancaman apapun, termasuk ancaman hukuman penjara, terkait tuduhan tersebut.

"Jangankan ancaman penjara hei Joko Widodo. Ancaman nyawa pun saya hadapi," kata Rismon melalui video singkat yang dikutip Jumat, 2 Mei 2025.

Diketahui, lima orang yang menjadi terlapor dalam kasus ini, yakni inisial RS, RS, ES, T, dan K. Beberapa di antaranya merujuk kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa.

Jokowi sendiri melaporkan kasus tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan ini mengacu pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, serta Pasal 27A, Pasal 32, dan Pasal 35 UU ITE.

Rismon berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan skripsinya adalah palsu. "Karena saya pegang keilmiahan," kata Rismon.

Ia menambahkan bahwa meskipun Jokowi dapat berbohong kepada masyarakat dan para pendukung setianya, Rismon meyakini bahwa teknologi forensik tidak dapat dibohongi. "Tetapi anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution," pungkasnya.

Jokowi, melalui kuasa hukumnya Yakup Hasibuan dan tim, melaporkan tuduhan fitnah terkait ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 30 April 2025. Jokowi yang hadir langsung dalam laporan tersebut mempersilakan polisi untuk melakukan uji forensik digital terhadap ijazahnya.

"Kalau diperlukan, ya silakan, yang jelas sudah kita bawa ke hukum," kata Jokowi.

Selama proses pembuatan laporan, Jokowi menjawab 35 pertanyaan dari penyidik untuk memperjelas kasus ini. Ia menekankan bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang besar, namun perlu dibawa ke ranah hukum agar semua bisa jelas dan gamblang.

"Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang," kata Jokowi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga