Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi Dianggap Meniru Jokowi tapi Dinilai Hanya Populis dan Minim Kajian

Repelita Bandung - Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memicu beragam respons di kalangan masyarakat.

Sebagian menilai kebijakan dan pendekatan yang diterapkannya mencerminkan kedekatan dengan rakyat.

Namun, tak sedikit pula yang menganggap gaya kepemimpinan tersebut bersifat sesaat dan tidak mendalam.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menjelaskan, kelompok masyarakat yang mendukung Dedi Mulyadi melihat dirinya sebagai sosok pemimpin yang hadir di tengah rakyat.

Kehadiran langsung di lapangan dianggap membantu gubernur memahami persoalan rakyat secara nyata.

“Bagi kelompok ini, pemimpin yang baik adalah yang mampu mengambil keputusan yang cepat. Hal ini mereka temukan pada sosok KDM yang mengambil kebijakan saat di lapangan. KDM dinilai mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan langsung mengambil keputusan di tempat,” ujar Jamiluddin.

Ia mengatakan, pola seperti itu bukan hal baru dalam kepemimpinan.

Sebelum KDM, Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, pernah menggunakan pendekatan serupa ketika baru menjabat.

“Pola kerja seperti itulah yang ditunjukkan Jokowi diawal menjadi Presiden. Awalnya mendapat respons yang baik, tapi belakangan sebagian menilai pola kerja demikian hanya pencitraan,” ucapnya.

Sementara itu, kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan gaya kepemimpinan KDM menilai kebijakan yang diambil di tempat tanpa perencanaan komprehensif justru bisa berbahaya.

Keputusan seperti itu dinilai parsial dan hanya menyelesaikan masalah jangka pendek.

“Dari sudut pandang ini, pemimpin yang mengambil kebijakan dengan berpikir parsial, kerap untuk mengatasi persoalan sesaat. Keputusan seperti ini memang dapat memuaskan masyarakat dalam jangka pendek,” ujar Jamiluddin.

Namun, ia mengingatkan bahwa kepuasan sesaat tidak selalu berdampak positif dalam jangka panjang.

Jika tidak diperhitungkan secara mendalam, keputusan instan justru bisa menimbulkan persoalan baru.

“Hal seperti ini juga terlihat pada kasus Jokowi ketika jadi Presiden. Awalnya dipuja-puja, belakangan justru banyak yang menghujatnya,” sambungnya.

Jamiluddin juga menegaskan bahwa kebijakan populis tanpa kajian berisiko menciptakan ketergantungan masyarakat pada solusi instan.

“Jadi, dari sudut pandang ini, KDM dinilai lebih banyak mengambil kebijakan populis, tanpa kajian mendalam, dan itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah jangka pendek,” tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga