100 Advokat Serukan Penangkapan Hercules yang Klaim Dilindungi Prabowo, Tuntut Pembubaran Ormas Preman

 

Repelita Jakarta - Sebanyak 100 pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) mengeluarkan pernyataan keras terkait perilaku Hercules.

Mereka menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Hercules, yang mengklaim mendapat perlindungan dari Presiden Prabowo Subianto, sangat meresahkan dan tidak dapat diterima.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu, para advokat tersebut menuntut agar tindakan premanisme yang dilakukan oleh ormas yang dipimpin Hercules segera dihentikan.

Mereka juga menyerukan agar aparat penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Hercules dan membubarkan ormas yang terlibat.

Rapen Sinaga, salah seorang pengacara yang turut berpartisipasi dalam protes ini, menegaskan bahwa penggunaan nama Presiden Prabowo untuk melindungi tindakan ilegal tidak dapat dibenarkan.

Menurutnya, hal tersebut memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia dan dapat mengurangi rasa aman di kalangan masyarakat.

Saor Siagian, pengacara lainnya, menambahkan bahwa aksi premanisme yang terjadi saat ini telah mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika tindakan ini dibiarkan berlanjut, dapat memperburuk situasi yang sudah tidak kondusif.

Advokat-advokat ini mendesak Komisi III DPR RI untuk segera membentuk tim yang dapat menangani masalah premanisme secara lebih efektif.

Mereka juga berharap agar pengungkapan kasus ini dapat dilakukan secara transparan, dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Sementara itu, Hercules membantah semua tuduhan tersebut dan melalui juru bicaranya menyatakan bahwa ia akan menghadapi semua tuduhan melalui jalur hukum yang berlaku.

Dia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ormasnya tidak melanggar hukum dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.

Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak karena melibatkan ormas dengan kekuatan cukup besar dan dinilai memiliki dampak luas pada stabilitas hukum di Indonesia.

Diharapkan, langkah tegas dari aparat penegak hukum dapat memberikan kejelasan dan mengakhiri ketidakpastian yang sudah berlangsung lama.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga