Ratusan Jenderal TNI Tuntut Gibran Dicopot dan Minta Prabowo Putus Akses Loyalis Jokowi

Repelita, Jakarta - Ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pernyataan sikap yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

Mereka menyampaikan 8 tuntutan politik yang secara tegas ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara.

Pernyataan ini disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, disertai momen penandatanganan serta isi lengkap dokumen tuntutan.

Sejumlah tokoh militer terkemuka ikut membubuhkan tanda tangan, seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai pihak yang “mengetahui”.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Salah satu hal yang menyita perhatian adalah bingkai dokumen yang memuat gambar bendera Merah Putih dan tulisan: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

Poin yang paling menggemparkan adalah tuntutan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya.

Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran menjadi cawapres cacat hukum dan mencederai etika peradilan.

Forum juga meminta agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli.

Mereka menilai UUD hasil amandemen telah membuka celah kepentingan politik dan merusak sistem ketatanegaraan.

Tuntutan lainnya mencakup reshuffle menteri yang terindikasi korupsi serta pemutusan hubungan dengan aparat dan pejabat yang masih loyal kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, mereka meminta Presiden Prabowo menghentikan proyek-proyek besar yang dinilai tidak berpihak pada rakyat seperti pembangunan IKN, PIK 2, dan Rempang.

Tenaga kerja asing asal Tiongkok juga menjadi sorotan.

Forum mendesak agar seluruh TKA ilegal dipulangkan.

Mereka juga menuntut pengelolaan tambang dikembalikan sesuai amanat konstitusi.

Sementara itu, fungsi Polri diminta untuk dikembalikan hanya pada urusan keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Netizen ramai memperbincangkan isi tuntutan tersebut.

Beberapa mengapresiasi keberanian para purnawirawan menyuarakan keresahan rakyat.

"Lebih lantang dari oposisi. Salut untuk para jenderal," tulis akun @RakyatPeduli.

Namun ada juga yang mengingatkan agar tidak menyeret TNI ke dalam ranah politik praktis.

"TNI harus netral. Jangan sampai terjebak nostalgia politik masa lalu," komentar akun @AnalisaWarga.

Seruan Forum Purnawirawan ini menjadi peringatan serius bagi elit penguasa, terutama dalam menjaga amanah konstitusi dan etika kekuasaan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga