Mantan Komisaris PTBA Bongkar Skandal Mark-Up Proyek DME yang Dianggap Sebabkan Kenaikan Harga Energi

 

Repelita, Jakarta - Muhammad Said Didu, mantan Komisaris PTBA, mengungkapkan penolakannya terhadap proyek Dimethyl Ether (DME) yang direncanakan pada 2018. Said Didu menilai proyek tersebut tidak layak dan berpotensi menyebabkan kenaikan harga energi hingga 42 persen bagi publik.

"Alhamdulillah, akhirnya proyek DME yang 2018 sebagai Komisaris PTBA saya tolak karena tidak layak," ujar Said Didu di X @msaid_didu (19/4/2025).

Dikatakan Said Didu, dugaan mark-up yang besar terbukti setelah proyek itu berjalan, dan hal tersebut menjadi salah satu alasan ia diberhentikan dari posisinya sebagai Komisaris PTBA.

"Saya duga mark upnya sangat besar, sekarang terbukti," ucapnya.

Said Didu juga menyatakan bahwa penolakannya terhadap proyek tersebut membuat pihak rezim Jokowi marah.

"Karena penolakan itulah jadi salah satu sebab saya diberhentikan sebagai Komisaris PTBA," Said Didu menuturkan.

Proyek DME ini, yang sebelumnya digembar-gemborkan sebagai solusi untuk energi alternatif, kini mendapat sorotan tajam setelah diketahui dapat meningkatkan biaya energi yang harus ditanggung oleh masyarakat.

"Terima kasih ya Allah yang selalu melindungi hambamu," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa proyek hilirisasi batu bara melalui gasifikasi menjadi DME sebagai pengganti liquefied petroleum gas (LPG) akan diprioritaskan untuk dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, jika BUMN memiliki keterbatasan, kemungkinan akan dibentuk joint venture antara BUMN dan swasta.

“Ini kan prioritas kita berikan kepada BUMN. Akan tetapi, kalau BUMN itu ada keterbatasan, ya mungkin kita dorong akan ada joint venture antara BUMN dan badan usaha (swasta),” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (14/3/2025).

Yuliot menekankan pentingnya komitmen awal yang kuat dalam proyek ini agar tidak terulang kegagalan seperti yang terjadi pada kerja sama antara PTBA dan investor asal Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemicals, Inc (APCI).

“Kami memastikan di awal. Jadi, kalau Air Products kemarin itu kan juga agak lama karena mereka minta ada jaminan penjualan pasokan. Pada saat mereka minta keputusan, kita agak terlambat. Jadi, kita tidak mau kehilangan momen,” jelasnya.

Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME akan menggunakan transfer teknologi dari Asia, AS, hingga Eropa. Pemerintah berencana memilih teknologi yang paling efisien untuk memastikan keberhasilan proyek ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi bahwa proyek DME tidak hanya akan dibangun di Sumatra Selatan, tetapi juga di Kalimantan.

Rencana ini telah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas sebagai tindak lanjut dari pembahasan hilirisasi tahap pertama yang akan dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi dari (impor) LPG. Ini akan kita lakukan di samping hilirisasi sektor perikanan, perhutanan, dan perkebunan,” katanya di Istana Negara.

Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME sebenarnya telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo, dengan PT Bukit Asam sebagai pelaksana utama dan dukungan investasi dari APCI.

Proyek ini direncanakan berlangsung selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang terletak di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.

Dengan investasi dari APCI, proyek ini diharapkan mampu menghasilkan sekitar 1,4 juta ton DME per tahun dengan memanfaatkan 6 juta ton batu bara per tahun.

Hanya saja, pada pertengahan 2023, APCI memutuskan untuk menarik diri dari proyek ini dan fokus pada pengembangan proyek hidrogen biru di AS. Keputusan ini membuat nasib proyek gasifikasi batu bara menjadi DME tidak jelas hingga saat ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga