MAKI Apresiasi Langkah Kejari Jakpus Ungkap Kasus Dugaan Korupsi PDNS dan Desak Penuntasan Tanpa Pandang Bulu

 

Repelita Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tahun 2020-2024.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menekankan pentingnya penanganan kasus ini dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk memeriksa semua pihak yang terlibat dalam proyek strategis tersebut.

Boyamin menegaskan bahwa proyek PDNS yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan total anggaran mencapai Rp958 miliar, harus diawasi secara ketat.

Ia mendesak agar seluruh proses pengadaan, aliran dana, dokumen kontrak, dan komunikasi elektronik diperiksa secara mendalam.

Boyamin juga menyoroti lemahnya sistem pertahanan siber PDNS yang menyebabkan terjadinya peretasan oleh kelompok Brain Cipher Ransomware pada Juni 2024.

Ia mencurigai adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam pengelolaan proyek tersebut.

Kejari Jakarta Pusat sebelumnya telah menyatakan bahwa seorang pejabat setingkat Direktur Jenderal di Kementerian Kominfo terlibat dalam kasus ini.

Namun, hingga kini, belum ada penetapan tersangka resmi.

Boyamin berharap Kejari tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini dan segera menetapkan tersangka serta membawa kasus ini ke pengadilan.

MAKI juga mendesak agar hasil penyidikan digunakan untuk menyita uang pengganti dari pelaksana proyek dan memperbaiki sistem pengamanan data nasional yang dinilai lemah.

Boyamin menekankan bahwa jika sistem tersebut dibangun dengan benar, seharusnya data bisa diamankan dengan baik.

Ia berharap Kejari Jakarta Pusat dapat mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga