Jokowi Dinilai Sengaja Manfaatkan Isu Ijazah Palsu untuk Tetap Populer, Penggugat Diminta Tempuh Jalur Hukum

 

Repelita, Jakarta - Polemik ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, terus ramai dibicarakan belakangan ini.

Meskipun sejumlah pihak menyebut bahwa perdebatan ini bisa diselesaikan dengan mudah, Jokowi dinilai justru ikut terlibat dalam permainan isu tersebut.

Analis politik Hendri Satrio menyebut bahwa Jokowi sebenarnya mendapat keuntungan dari isu ini.

Menurutnya, polemik yang terus mencuat justru dapat membuat mantan presiden itu semakin populer.

"Tentang isu ijazah ini, pihak yang paling diuntungkan adalah Jokowi," kata Hensa, sapaan akrabnya, dalam unggahannya di X.

Ia menambahkan, anggapan bahwa seseorang yang terus dicaci justru semakin populer berlaku juga pada Jokowi.

"Apalagi bila pada satu titik mencapai persepsi bahwa Jokowi didzolimi," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh politikus PDIP, Ferdinand Hutahean.

Ia menilai Jokowi tengah memanfaatkan polemik ini untuk tetap eksis di ruang publik.

"Saya melihat Pak Jokowi memanfaatkan situasi ini untuk tetap dirinya ada di dalam framing media. Selalu muncul ke permukaan," ucapnya.

Ferdinand mengatakan bahwa upaya pembuktian keaslian ijazah seharusnya tidak lagi dilakukan melalui debat publik atau media sosial.

Ia menyarankan agar jalur hukum ditempuh agar polemik ini benar-benar tuntas.

"Para penggugat ijazah palsu Jokowi sebaiknya menempuh jalur hukum saja. Karena ini tidak akan pernah bersih, selesai persoalan ini karena menggugat dengan lisan saja," tegasnya.

Menurutnya, pembuktian lewat media sosial tidak akan pernah bisa dinilai objektif.

Ia mencontohkan, sekalipun ada foto ijazah atau ditunjukkan dari jarak dekat, tetap sulit menyimpulkan keasliannya.

"Sama ketika saya memegang selembar uang, saya foto, saya bilang asli, siapa yang bisa menjamin itu asli? Bisa saja uang palsu," ujarnya.

Ferdinand juga mendorong uji forensik terhadap ijazah untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut.

"Digugat saja keaslian ijazahnya nanti biar di pengadilan dibuktikan. Kalau sekarang, keaslian itu harus dibuktikan dengan uji forensik," tegasnya lagi.

Ia menyebut, salah satu cara yang dapat digunakan adalah uji karbon untuk melihat apakah dokumen memang berasal dari tahun 1985.

Ferdinand bahkan menyebut bahwa tidak realistis mengharapkan Jokowi akan menunjukkan kenegarawanannya untuk membuktikan sendiri keaslian ijazah tersebut.

"Sepertinya dia memanfaatkan betul suasana ini untuk terus seolah dia pihak yang terzalimi, untuk menaikkan terus derajatnya di kancah politik nasional," ucapnya.

Agar tak terus dimanfaatkan, ia meminta para penggugat membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Saya melihat ada pemanfaatan situasi yang dilakukan Jokowi dari semua ini. Maka, saran saya bagi para penggugat, silakan ajukan gugatan secara resmi ke pengadilan," ujarnya.

"Publik punya legal standing untuk itu karena Jokowi pernah menjabat sebagai Presiden, Gubernur, dan Walikota. Itu adalah landasan pijakan masyarakat," tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga