Repelita Jakarta – Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengemukakan tuntutan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menggelar sidang untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan ini mencuat setelah Gibran dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Para purnawirawan menilai bahwa keberadaan Gibran hanya menjadi bahan olok-olok dan tidak memberikan kontribusi signifikan dalam pemerintahan.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa Gibran adalah wakil presiden yang sah hasil Pemilu 2024.
Menurutnya, pasangan Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Namun, desakan untuk mengganti Gibran tidak hanya datang dari purnawirawan TNI.
Beberapa pihak, termasuk politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), juga menyuarakan hal serupa.
Mereka berpendapat bahwa pergantian tersebut perlu dilakukan demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memenuhi harapan masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, menilai bahwa masalah ekonomi saat ini lebih mendesak untuk diselesaikan daripada persoalan pergantian wakil presiden.
Menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya adalah mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan respons resmi terkait tuntutan tersebut.
Namun, isu mengenai kemungkinan pergantian Gibran sebagai wakil presiden mulai mencuat di kalangan publik.
Beberapa nama, seperti Puan Maharani, mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti.
Perdebatan mengenai nasib Gibran sebagai wakil presiden mencerminkan dinamika politik yang tengah berlangsung di Indonesia.
Masyarakat dan berbagai elemen bangsa berharap agar keputusan yang diambil dapat memperkuat stabilitas pemerintahan dan memenuhi harapan rakyat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok