Susi Pudjiastuti Desak Prabowo Bubarkan Kemendag, Soroti Kasus MinyaKita

 

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Kelautan era pemerintahan Joko Widodo, Susi Pudjiastuti, meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membubarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Susi menilai bahwa alih-alih membangun, kementerian tersebut malah merusak industri dalam negeri.

"Dari dulu sampai sekarang pendapat saya sama; Bubarkan kementerian perdagangan!! Tata Niaga yang segala bisa diatur (quota) menghancurkan industri dalam negeri, merugikan petani, penambak garam, dll," tulis Susi melalui akun X-nya @susipudjiastuti pada Selasa (11/3/2025).

"Saya pernah usulkan hal ini kepada Pak @jokowi, sekarang saya usulkan kembali ke Pak Presiden @prabowo," lanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Susi menanggapi maraknya kasus pengurangan takaran minyak bersubsidi MinyaKita. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sejumlah produk MinyaKita yang seharusnya berisi 1 liter minyak goreng, ternyata hanya berisi 750 mililiter. Selain itu, beberapa produk MinyaKita dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu Rp15.700 per liter.

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, turut menanggapi kasus ini dan menyebut adanya dugaan permainan dalam pemberian izin kepada produsen minyak goreng MinyaKita.

"Ngomongin MinyaKita, jangan hanya ngomongin yang kurang dari 1 liter. Pertama, dicek dulu yang kurang 1 liter itu adalah produsen yang terdaftar atau tidak," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

"Kalau produsen yang tidak terdaftar berarti sudah ada permainan," sambungnya.

Rieke mengungkapkan bahwa izin peredaran MinyaKita sejak awal sudah bermasalah. Izin produksi dan standar nasional Indonesia (SNI) menjadi kewenangan Kemendag, sementara izin edar menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Nah, semua itu kan harus dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan peraturan perizinan yang ada," ucapnya.

Rieke juga menyoroti banyaknya produsen yang mendapatkan izin edar MinyaKita. Dengan temuan di lapangan, ia menduga adanya permainan stok dan harga MinyaKita yang merugikan konsumen.

"Jadi ada indikasi permainan stok MinyaKita dan permainan harganya," ujar Rieke.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga